(1) Mengurai Gurita Aksi Akrobatik KPU Bali: Pahlawan Rp 98 Miliar Habis Riwayat Politiknya

Foto Dok Balieditor.com: Gede Suardana, LSM FPMK

BALIEDITOR.COM – AKSI akrobatik KPU Bali mulai dipertontonkan kepada public Bali. Bahkan aksi akrobatik itu kian memperlihatkan keterbatasan kemampuan anggota KPU Bali terhadap aturan (PKPU) yang dikeluarkan KPU Pusat itu.

Aksi akrobat KPU Bali itu terkait dengan pengguguran seluruh caleg Partai NasDem dari Dapil Bali 5 yakni Kabupaten Buleleng. Lucu nan aneh hanya karena satu caleg perempaun TMS, KPU Bali menggugurkan seluruh caleg NasDem dari Dapil Bali 5.

Begitu KPU Bali meliris aksi konyol itu, public Bali tersentak. Banyak yang mempertanyakan kemampuan KPU Bali tentang pemahaman PKPU No.20 Tahun 2018.

Adalah tokoh LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Gede Suardana pun mereaksi aksi acrobat KPU Bali yang lebih bernuansa balasa dendam terhadap salah satu caleg NasDem Nyoman Tirtawan (kini masih menjabat anggota DPRD Bali). Tirtawan dimusuhi seluruh komisioner KPU Bali karena berhasil menggagal akis mark up anggaran Pilgub Bali 2018 yang dilakukan KPU Bali. Sikap kritis Tirtawan telah menyelamatkan uang rakyat Bali sebesar Rp 98 miliar.

Suardana mengklaim, sakit hati pribadi para komisioner KPU Bali itu mau diselipkan dalam proses pencalegan NasDem Bali terutama Dapil Bali 5 tempat Tirtawan maju sebagai caleg untuk periode kedua.

Aksi akrobatik kekanak-kanakan KPU Bali ini bertujuan untuk menghabisi karir politik Tirtawan di Bumi Seribu Pura ini.

“Ini perlu dipertanyakan, ada apa dibalik keputusan KPU yang berani menggugurkan semua Caleg NasDem dari Buleleng hanya karena satu caleg perempuan TMS? Ini sebuah akrobatik kekanak-kanakan yang mencoba dimainkan KPU Bali,” kritik Suradana.

Suardana menegaskan bahwa KPU Bali tidak mempunyai kewenangan untuk menggugur seluruh Caleg NasDem hanya karena satu caleg TMS. KPU Bulelneg tidak mempunyai domain untuk menghakimi Caleg tetapi domain KPU Bali adalah melayani pendaftaran caleg parpol peserta Pemilu. Yang mempunayi kewenangan menghakim salah tidaknya caleg untuk digugurkan atau tidak itu adalah Bawaslu.

“Tidak ada auran yang menyatakan menggugurkan semua Caleg MS karena hanya satu orang TMS. KPU Bali perlu baca PKPU lagi, satu tidak TMS tidak bisa serta merta semua Caleg harus gugur,” serang Suardana.

Ia mengaku aneh karena per tanggal 31 Juli 2018 semua Caleg NasDem dari Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) sudah memenuhi syarat (MS), dan sebelum tanggal 7 Agustus 2018, KPU Bali menggelar rapat pleno, satu Caleg pria dari NasDem sudah mengundurkan diri. Sehingga toh satu caleg perempaun TMS pun, NasDem tetap memenuhi kuota 30 persen perempuan. “Lalu dimana celah untuk menggugurkan semua Caleg NasDem?” tantangnya.

Kata Suardana, rumusnya adalah satu TMS untuk keterwakilan perempuan sama dengan mengurangi Caleg laki-laki sesuai proporsi 30% – 70 %. “Satu TMS untuk keterwakilan perempuan sama dengan mengurangi caleg laki-laki sesuai proporsi 30%-70%,” urai Suardana seolah memberikan kuliah gratis kepada KPU Bali.

Suardana menjelaskan bahwa sebelumnya NasDem mengajukan 12 Caleg dari Dapil Bali 5 (Kabupaten Buleleng) perinciannya 4 caleg perempuan dan 8 caleg laki-laki. Jadi pada tanggal 6 Agustus satu caleh laki-laki mengundurkan diri maka kuota perempuan sudah melebihi 30 persen. Sehingga kala ada satu caleg perempuan TMS maka NasDem Dapil Bali 5 tetap memenuhi kuota perempuan sebagaimana diamanatkan UU.

“Yang bener dari 12 caleg yang sebelumnya 4 perempuan:8 laki-laki jika 1 perempuan gugur maka sesuai proporsi 30%:70% menjadi 3 perempuan: 7 laki-laki. Itu aturannya secara logika hukum,” tandas Suardana seraya menegaskan, ”Bicara kuota perempuan dalam pencalegan bukan bicara jumlah tetapi persentasi.”

Suardana mengingatkan kembali KPU Bali bahwa PKPU tidak ada yang berbunyi jika 1 TMS yang lain semua dicoret karen sudah MS. Hukum itu harus benar,adalah tidak benar salah/TMS cuma 1 maka yg sisanya semua MS dicoret. Tidak adil dong jika yang MS digugurkan. Tidak adadalam PKPU itu, itu hanya ilusi KPU Bali,” kritik Suardana.

Suardana mendesak Dewan Kehormatan KPU untuk segera memeriksa sleuruh komisioner KPU Bali yang bekerja bukan atas aturan tetapi berdasar sakit hati dan balas dendam.

“Saya juga mendesak Timsel KPU untuk menggugurkan semua anggota KPU Bali yang kembali mengikuti seleksi anggota KPU untuk periode lima tahun mendatang. Ini orang-orang yang tidak layak dan sangat tidak pantas dan tidak bermoral untuk duduk di lembaga pengawal demokrasi,” desak Suardana. “Karena KPU Bali ingin menghancurkan karir politisi jujur yang selama ini telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 98 miliar yang dimark-up KPU Bali dalam anggaran Pilgub Bali 2018,” bongkar Suardana. (francelino xavier ximenes freitas/bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *