(1) Parlementaria: Pemandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Buleleng

Foto Humas DPRD Buleleng for Balieditor.com: Jubir Fraksi Demokrat, Kadek Sumardika

BALIEDITOR.COM – DPRD Buleleng, Bali, tadi kembali menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama di lantai dua Gedung Utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja.

Rapat paripurna dewan tadi dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Buleleng. Sekitar empat fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem dan gabungan Fraksi PDIP, Hanura dan Gerindra.

Berikut ini redaksi Balieditor.com akan menurunkan materi pemandangan umum per fraksi secara utuh dengan tujuan agar sika fraksi-fraksi itu utuh sampai ke masyarakat tanpa disensor atau diedit.

Pemandangan umum fraksi itu akan kami turunya dalam empat tulisan berseri sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPRD Buleleng. Bagian pertama, kami turunkan pemandangan umum Fraksi Demokrat.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN BULELENG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG
Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perubahan Kedua atas Perda nomor 24 tahun 2011 tentang retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

“ Om Swastyastu “
“ Assalammualaikum Warahmatulohi Wabaharakatuh”
“Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua”.
YANG TERHORMAT,
– Pimpinan DPRD Kab. Buleleng.
– Saudara Bupati dan Wakil Bupati Buleleng,
– Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
YANG KAMI HORMATI,
– Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng,
– Ketua Pengadilan Negeri Singaraja,
– Sekda, para Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Kantor Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
– Para Pimpinan partai Politik,
– Ketua KPU Kabupaten Buleleng,
– Sdr. Tim Ahli DPRD Buleleng,
– Para Wartawan baik cetak maupun elektronik, serta
– Para Undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati pula.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Sebagai umat beragama marilah kita memanjatkan puja astuti santi angayu bagia kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang hyang Widhi Wasa atas berkat dan rahmat Nya kita dalam keadaan sehat lahir dan bathin guna melaksanakan tugas dalam rangka Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Buleleng.
Pada Kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas perkenannya memberikan kesempatan untuk membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap 3 (tiga) Ranperda diantaranya :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Regulasi Pemerintah merupakan hal yang baru dan membutuhkan pemikiran yang lebih serius sebab sebagai pemerintahan terkecil dalam sebuah negara desa harus memainkan perannya sebagai benteng terdepan perkekonomian bangsa sehingga optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sebuah keniscayaan. Peran seorang perbekel menjadi sangat strategis sehingga dibutuhkan perbekel yang memiliki kredibilitas, kafabilitas, akuntabilitas yang mampu membawa desa lebih maju. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pemilihan perbekel menjadi sangat penting jangan sampai virus korupsi melebur ke desa-desa akibat proses pemilihan perbekel yang tidak benar sehingga menghasilkan perbekel yang korup. Karena itu dalam kesempatan ini fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa usulan dengan Ranperda ini diantaranya :
a. Untuk menjaga pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang jujur dan adil yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
b. Tentang pembiayaan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibebankan APBD, dilakukan secara transparan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kami fraksi Partai Demokrat meminta agar fungsi pengawasan dan pemantauan pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh panwas dan inspektorat kabupaten sesuai dengan tupoksinya dan sanksi yang tegas harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi yang melanggar aturan lain.
d. Pembantu kinerja kepala desa harus, mampu memeberikan ruang publik.
e. Kami fraksi Partai Demokrat mengusulkan kepada pemerintah daerah agar inspektorat mengadakan pendampingan RKP Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Teknis, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa merupakan Peraturan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Prinsip dalam membentuk Peraturan Desa adalah dilarang bertentangan Kepentingan Umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Terkait dengan Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa, Fraksi Partai Demokrat sependapat karena hal ini dibuat karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017. Sehingga tidak berakibat untuk penyesuaian atas Perda yang sudah ada dan jangan sampai bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.
Secara Substansif dan Prinsip tidak jauh berbeda. Namun secara otonomi desa lebih ditekankan kepada pengelolaan desa secara lebih akuntabel, dan dalam penerapan formatur tunggal urusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sepenuhnya ada ditangan Kepala Desa.
Terkait dengan kewenangan mengangkat dan membentuk Perangkat Desa pihaknya sepakat membentuk tim seleksi dengan melibatkan DPRD.

Baca Juga:  Parlementaria: Komisi II Minta Disperindag Bangun Pasar Oleh-Oleh Khas Buleleng

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Salah satu spirit diberlakukannya otonomi daerah (otoda) adalah bagaimana mendengarkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan kebijakan daerah salah satunya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Perda merupakan landasan dan instrument yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah Perda tidak hanya berfungsi namun juga memiliki fungsi strategis yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang tinggi atau inisiatif Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah menyampaikan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.
Dan secara khusus juga kami memberikan apresiasi terhadap keseriusan dan kegigihan anggota DPRD yang lengkap dalam Pansus I dan Pansus II walaupun mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya ini semata-mata dikarenakan adanya halangan dan pembahasan. Hal ini menandakan dinamika kearah positif konstrutif dalam menghasilkan produk hukum yang betul-betul mendekati realitas yang ada dan diharapkan menjadi solusi atas persoalan yang timbul dan yang mendasari munculnya Perda Inisiatif dari DPRD Kabupaten Buleleng.
Tentunya kita semua berharap lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 24 tahun 2011 tentang Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ini tidak hanya sekadar dibuat akan tetapi bagaimana dibuatkannya Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan dan dapat ditafsirkan dengan mudah dalam proses implementasinya. Dana kami Fraksi Partai Demokrat menaruh harapan yang tinggi agar Peraturan Daerah yang akan disyahkan ini secara efektif dapat produktif dapat meningkatkan PAD serta meningkatkan kinerja Pemerintah secara global yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya sebuah Peraturan Daerah semakin berarti mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat apabila didukung dengan SDM Aparatur Birokrasi yang Capabel, Profesional, Akredibel dan mempunyai Intelegency.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Dalam Perkembangan Sejarah Perubahan Sosial terhadap Keberadaan orang berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas diantaranya :
– Pandangan Medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan Individu, sebagai penyebab hambatan untuk beraktivitas atau hidup sebagaimana layaknya.
– Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan , serta partisipasi sepenuhnya melekat pada individu Penyandang Disabilitas.
Kami Fraksi Partai Demokrat keberadaan Ranperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bisa menjamin hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas terpenuhi, mulai dari Hak Hidup, Pekerjaan, Pendidikan, hingga akses Fasilitas. Karena selama ini Pemerintah masih cenderung mengabaikan pada Hak-Hak Penyandang Disabilitas, salah satunya Hak Hidup. Banyak masih memberi stigma “kutukan” atau “malapetaka” bagi mereka yang berkekurangan secara fisik maupun mental. Tak jarang Pandangan semacam ini justru datang dari keluarga dekat. Para Penyandang Disabilitas pun sering mengalami nasib kurang menyenangkan, entah dikucilkan dikirim di Panti Asuhan atau terburuk di Pasung.
Untuk itu kami Fraksi Partai Demokrat Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan terselenggaranya Pembangunan yang bersifat akses dan sebagai wadah Partisipan Penyandang Disabilitas untuk memajukan dan melindungi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Dengan bertitiktolak dari Landasan Pemikiran diatas Fraksi Partai Demokrat menganggap bahwa sudah cukup kuat alasan untuk menyetujui Ranperda tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Buleleng nomor 10 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ranperda PERDA Kabupaten Buleleng tentang Perubahan ke dua atas PERDA Kabupaten Buleleng nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Ranperda tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia
Demikian telah kami sampaikan beberapa hal yang menurut kami masih perlu dimintakan tanggapan ataupun jawaban. Namun demikian apabila ternyata masih ada hal-hal lain yang masih perlu kami sampaikan, kami mohon izinkan kami susul pada tahapan pembahasan selanjutnya.
Sekian dan terima kasih
Om Santih, Santih, Santih, om,
Assalammualaikum Warahmatulohi Wabharakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Baca Juga:  Terkait Utang Biaya “Melali” di PT BDW, Dewan Desak Bupati Copot Kabaghumas

Singaraja, 10 Desember 2018
Juru Bicara : Fraksi Partai Demokrat,
Ketua,

Kadek Sumardika Luh Hesti Ranitasari, SE, MM

(tim balieditor.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *