(1) Polemik Bansos DPRD Bali Dipangkas: Tirtawan Kasih Pencerahan Terhadap Cuitan Netizen

Foto Dok Balieditor.com: Nyoman Tirtawan, anggota Komisi I DPRD Bali

BALIEDITOR.COM – Setelah wacana pemangkasan dana Bansos/Hibah DPRD Bali untuk membangun proyek shortcut oleh Gubernur Bali terpilih DR Ir Wayan Koster, MM, kemudian ditanggapi anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan dalam Balieditor.com, ternyata menjadi bola panas alias viral di medsos dalam beberapa hari terakhir ini.

Berbagai tanggapan dan komentar dari netizen. Ada yang mendukung Tirtawan, ada yang mendukung wacana Koster. Yang mendukung wacana Koster bahkan terkesan bereaksi berlebihan bernuansa menghujat Tirtawan yang kebetulan dari Fraksi NasDem dan terkenal vokalis di DPRD Bali itu.

Tirtawan yang juga seorang aktivis lingkungan dan praktisi pariwisata itu juga tidak mau tinggal diam. Ia langsung mereaksi sejumlah komentar miring yang disampaikan para netizen.

Tirtawan pun memberi pencerahan kepada para netizen yang kontra terhadap sikapnya. Tirtawan memulai pencerahannya dengan menjelaskan tugas dan fungsi DPR dan DPRD. “DPR sesuai UU mempunyai tugas atau fungsi membuat UU atau peraturan, budgeting dan kontroling. Untuk membuat aturan harus dengan kajian-kajian, serta menyerap aspirasi. Dalam membuat aturan bisa mengatur tentang tatacara yang pastinya diikiuti dengan terlibatnya pembiayaan/anggaran,” jelas Tirtawan panjng lebar.

Kata dia, “Pasti anggarannya digunakan untuk hal-hal yang sesuai aturan atau UU seperti untuk program-program dengan skala-skal yang bersifat urgent/prioritas dan reguler seperti pendidikan, infrastruktur serta kemasyarakatan dan lain-lain.”

Tirtawan mengungkapkan bahwa DPR juga melakukan jaring aspirasi atau serap aspirasi yang dikemas dengan program reses dewan. “Terus jika contoh di tempat reses ada usulan masyarakat yang sangat penting apa tidak diprogramkan? Seperti jalan rusak, jembatan putus dan lain-lain,” jelas Tirtawan lagi.

Dipaparkan Tirtawan, yang terpenting adalah direncanakan sesuai dengan kenyataan di lapangan berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Yang terpenting memang direncanakan sesuai kenyataan untuk pembangunan dan betul-betul bermanfaat untuk masyarakat serta jangan korupsi. Contoh saya reses di dapil saya di Banjar Dinas Manuksesa, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng. Desa Adat tidak memiliki Balai Masyarakat dan Gedung LPD, saat reses itu diusulkan masyarakat dan sekarang warga memiliki gedung serbaguna (Balai Masyarakat dan Gedung LPD), tapi jika ada proposal. Namun uang sudah cair dan uang atau dana habis tapi tidak ada bangunan atau terjadi korupsi, maka urusannya lain,” ungkap Tirtawan.

“Jangan nyinyir dengan Hibah/Bansos. Bansos itu bukan untuk anggota DPRD, melainkan untuk masyarakat sendiri,” tegasnya mengingatkan kembali para pengkritiknya di medsos itu.

Tirtawan menyarankan bila para pengkritik itu memiliki data terjadinya korupsi dana Bansos/Hibah, dipersilahkan melapor ke penegak hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. “Jika memang punya data bahwa terjadi korupsi dengan dana Hibah/Bansos silahkan lapor ke pihak berwenang. Semua sudah diatur dalam tata pemerintahan yang diatur dalam UU atau peraturan,” tandasnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak demokrasi dengan sebaik-baiknya denan cara memilih wakil yang mempunyai integritas yang baik dan kemampuan yang mumpuni. “Gunakan hak demokrasi dengan baik-baik,tentu dengan wakil yang punya integritas dan kemampuan yg baik. Jika mau sesuatu maka gunakanlah jalur formal, legal, dan sah yang kita anut . Mau kehendak kita dituruti atau dikuti maka harus menjadi pemimpin atau penguasa,” pungkas Tirtawan, seraya menambahkan, “Kalau memang itu dipandang sebagai KEBUTUHAN yang memenuhi AZAS kepatutan dan masuk dalam Skala Preoritas.” (frs/bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *