(2-Habis) Pemohon Tak Puas, Beber Kejanggalan Proses Sidang Praperadilan Polres Buleleng

BALIEDITOR.COM – Mari berhitung setelah mengantongi angka 4 hari (28-31 Agustus);

Tanggal 4 September ke tanggal 8 September maka ketemu angka 5 hari. Kemudian angka 5 + 4 hari (28-31 Agstus) hasilnya adalah 9 hari.

Mari naik ke atas lagi terkait bunyi pasal 82 Ayat (1) huruf c tentang batasan waktu 7 hari harus diputus. Maka 9 hari – 7 Hari hasilnya kelebihan 2 hari. Jika merujuk aturan KUHAP, sidang harusnya sudah putus di tanggal 6 September.

Polres Buleleng baru mengajukan jawaban pada tanggal 5 September yang seharusnya, jika disiplin praperadilan diterapkan maka harusnya disampaikan tanggal 29 Agustus. Yang artinya, Polres Buleleng seharusnya sudah kehilangan hak menyampaikan jawaban terhadap permohonan. Yang dengan kata lain dianggap tidak menggunakan haknya menjawab Permohonan Pemohon.

Kembali masuk ke agenda selanjutnya setelah agenda Jawaban Termohon yakni Replik/Duplik. Pada agenda Replik/Duplik dilaksanakan pada tanggal 6-7 September. Dan seharusnya dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus. Namun di tanggal 30-31 Agustus pihak Polres juga tidak datang dan tidak dilakukan persidangan oleh hakim tunggal I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H, dengan Panitera Pengganti Made Ari Kurniawan, S.H.dalam perkara praperadilan.

Baca Juga:  Laporan Kuasa Hukum Kivlan Zen Kepentok Di Bareskrim

Lanjut agenda pembuktian alat bukti surat dan saksi yang seharusnya dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus- 4 September atau 4-5 September. Dan Polres Buleleng menghadirkan lebih dari 20 alat bukti surat yang harus diperiksa 1 persatu sehingga membutuhkan waktu bisa sampai 1 hari. Dilanjutkan pemeriksaan saksi yang hanya 3 orang sehingga cukup 1 hari.

Agenda sidang selanjutnya adalah Tanggapan dan Kesimpulan yang riilnya dilaksanakan tanggal 8 September. Bersamaan dng putusan. Yang seharusnya bisa ditanggal 5 September untuk agenda Tanggapan dan Kesimpulan. Sehingga keputusan yang dibuat bisa tidak dengan buru-buru dan dibacakan tanggal 6 September.

2. Mari tinjau pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”

Artinya: pada proses “Jawaban Termohon” pihak Polres Buleleng sudah melewatkan haknya di tanggal 29 dan permintaan/Petitum tentunya tidak ada. Sehingga yang ada hanya permintaan/Petitum dari Pemohon saja. Tapi ternyata tidak digugurkan oleh Hakim dan meloloskan permintaan dalam “Jawaban Termohon” untuk membatalkan Permohonan Pemohon. Soo….ada apa sebetulnya??

Baca Juga:  Tragedi Minggu Berdarah: Dendam Pribadi, Korban Dibunuh Pakai Parang Kecil

Masih banyak lagi kejanggalan lain dalam fakta persidangan khususnya dalam pembuktian surat. Dan itu belum lagi yang terjadi di luar persidangan pasca usai dilakukan persidangan. Tapi Indonesia adalah negara hukum. Ada cara-cara hukum dalam menentukan sikap atas ketidakadilan dan saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh dengan hukum akan hormati dengan menempuhnya cara hukum sebagaimana diatur undang-undang yang tentunya berlaku di NKRI.

Buleleng juga dibangun dengan semangat Anglurah Ki Barak Panji Sakti. Adil dan Bijaksana. Merupakan salah satu sifat beliau dalam balutan kesederhanaan. Beliau pun pantang menyerah menghadapi suatu permasalahan. Saya punya keyakinan bahwa semangat itu akan semakin membakar para tarunanya ketika keadilan dipermainkan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *