#3 Polemik Tanah Batu Ampar: HPL No 1 1976 Terbit, 77 KK Penggarap Lahan Terusir

Foto Ist: Saat terjadi gejolak atas konflik lahan Batu Ampar beberapa tahunlalu

BALIEDITOR.COM – Konflik tanah Negara (TN) di Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, yang sudah terjadi lama akibat permainan para penguasa, kembali menghangat.

Redaksi Balieditor.com berusaha mengurai gurita konflik tanah Batu Ampar dari waktu ke waktu:

Tahun 1989
PD Swatantra, perusahaan daerah milik Pemkab Buleleng, yang mengelola lahan HPL atas SK Mendagri tahun 1975 seluas 45 hektare memberikan pengelolaan kepada PT Prapat Agung Permai (PT PAP) 16 ha, PT Bali Coral Park 20 ha, PT Aditya Raya Citra Lestari 4,5 ha, dan PT Bumi Cendana Sentosa 4,5 ha.

Tahun 1990
77 KK petani yang menempati lahan tersebut terpaksa angkat kaki dari lahan itu karena adanya HPL tersebut. Padahal mereka mengklaim sudah menggarap lahan itu secara turun-temurun sejak tahun 1958 dan diperkuat Surat Keputusan (SK) Mendagri 1982 serta surat dari Agraria Bali Utara tahun 1982.

Juli 2007
Muncul sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) Nomor 00007/Desa Pejarakan atas nama Augustina Juwono yang diterbitkan BPN Buleleng, dengan luas 61.050 meter persegi. Ini juga menjadi polemic, sebab HGB lahan atau asset pemerintah diatasnamakan pihak lain yang berujung gugutan.

Tahun 2012
PT Prapat Agung Permai (PT PAP) kembali mendapat perpanjangan HGB hingga 2021. Padahal, dalam temuan DPRD Bali dan DPRD Buleleng, jelas-jelas lahan tersebut diterlantarkan di masa 20 tahun HGB awal yakni 1990-2010, serta digunakan untuk kredit perbankan.

Tahun 2013
Lahan tersebut didaftarkan sebagai asset daerah

Agustus 2015
Warga melaporkan Made Lasme yang mengklaim diri dari PT PAP ke Polda Bali dengann tudingan penyerobotoan lahan. DPRD Bali melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI

Januari 2017
Gugatan warga di PN Singaraja. Selain menggugat PT PAP, warga juga menggugat Pemkab Buleleng dan BPN Buleleng.

April 2017
Beberapa warga diperiksa kepolisian di Mapolsek Gerokgak yang berujung protes warga karena merasa didiskriminasikan. Sebab, pihak PT PAP belum juga jelas pemeriksaannya atas laporan warga.

Desember 2017
LSM FPMK melapor kasus ini ke KPK

16 Februari 2018
LSM FPMK kembali melaporkan kasus ini ke KPK

27 dan 28 Maret 2018
KPK turunkan tim berjumlah tiga orang ke Buleleng mulai mengumpulkan data di lingkup Pemkab Buleleng dan Sekretariat DPRD Buleleng.

Pejabat yang ditemui tim KPK adalah:
1.Sekkab Buleleng Ir Dewa Ketut Puspaka, MP
2.Kasubbag Aset Setkab Buleleng
3.Sekretaris DPRD (Sekwan) Buleleng Gede Wisnawa
4. Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, SH, MH

Materi Yang Dicari Tim KPK:
1.Aliran Dana ke Kas Daerah dari PT PAP
2.Akta pendirian notaris dan susunan direksi PT PAP
3.Notulen pertemuan perpanjangan HGB PT PAP tahun 2012
4.Dugaan HGB dijadikan anggunan kredit di Bank Bapindo bernilai miliaran rupiah
5. Munculnya sertifikat hak milik (SHM) atas nama warga dari pihak ketiga

(francelino xavier ximenes freitas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *