Akses Jalan Diblokir Puri, Disbud Buleleng “Nyerah”

Foto Balieditor.com-frs: Pihak Puri Agung Buleleng memblokir akses jalan ke sasana budaya

BALIEDITOR.COM – Perang dingin antara Puri Singaraja atau Puri Agung Buleleng versus Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng dimulai.

Ini menyusul aksi pemblokiran akses jalan dari areal Puri Seni Sasana Budaya Singaraja menuju Puri Agung Buleleng oleh pihak puri, selaku pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 39 Tahun 2002, atas nama Anak Agung Gde Djelantik. Pemblokiran akses jalan pada areal yang selama ini dimanfaatkan sebagai Kantor Dinas Kebudayaan dan Museum Buleleng, membuat aktivitas perkantoran di kawasan itu terganggu.

Meski mengantongi sertipikat hak pakai (SHP) No. 00004 Tahun 2009, pihak Disbud Kabupaten Buleleng mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan kepada pimpinan. Selain tidak muncul gejolak, persoalan penyegalan juga diharapkan tidak berdampak pada aktivitas wisatawan yang berkunjung di Gedong Kirtya dan Museum Buleleng.

Bagaimana kronologis pemblokiran? Hasil penelurusan Balieditor.com menyebutkan, aksi pemblokiran akses jalan pada areal Puri Seni Sasana Budaya dengan pagar kayu dan bambu dilakukan pihak Puri Agung Buleleng pada Sabtu (7/9/2019) sore. Dengan spanduk bertuliskan tanah ini milik Anak Agung Gde Djelantik sesuai SHM No 39 Tahun 2002, pihak Puri Agung Buleleng melarang adanya aktivitas pada areal yang berlokasi diantara lahan milik pemerintah sesuai SHP Nomor 00004 tahun 2009 yang dimanfaatkan untuk Kantor Disbud Buleleng dan Museum Buleleng.

Konon, aksi pemblokiran ini dilakukan karena pada mediasi yang difasilitasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, Rabu (28/8/2019) kedua belah pihak tetap ngotot, sehingga tercetus opsi musyawarah atau proses hukum.

Dikonfirmasi Senin (9/9/2019), Kadisbud Buleleng Gede Komang tidak menampik hal tersebut. Ia memaparkan, Disbud Buleleng sudah mengikuti upaya musyawarah yang dimediasi BPN Buleleng.”Sudah dilakukan upaya medisi, namun beberapa kali gagal karena ketidakhadiran pihak yang keberatan, maupun kami karena kesibukan upacara HUT Provinsi Bali ke-74,” ungkapnya.

Pada mediasi yang dilaksanakan Rabu (28/8/2019) membuahkan dua opsi, yakni pemanfaatan bersama akses jalan selebar 3 meter hanya oleh pihak Disbud dan Puri.”Poin b, kalau tidak bisa bernegosiasi seperti apa yang tercantum pada poin a, maka penyelesaiannya adalah melalui proses peradilan. Hal ini sudah kami mintakan petunjuk kepada bupati,” pungkasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *