Bagi Sertifikat Hasil PTSL, Bupati Agus : “Gunakan Sertifikat Untuk Hal yang Produktif”

Foto Humas Pemkab Buleleng for Balieditor.com: Bupati Agus serahkan sertifikat

BALIEDITOR.COM – Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana, ST, membagi-bagikan 10.170 bidang sertifikat hasil program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018.

Penyerahan secara simbolis ini diselenggarakan di Gedung Kesenian Gde Manik, Rabu (30/1/2019). Bupati Agus pun mendorong masyarakat untuk menggunakan sertipikat yang diperoleh untuk hal-hal yang prduktif.

Bupati Agus menjelaskan, kepemilikan sertifikat bisa membantu masyarakat untuk keperluan kredit usaha dan modal kerja. Pemerintah pun telah meluncurkan secara paralel tentang kredit-kredit usaha rakyat yang bunganya sangat kecil dan sangat sesuai untuk masyarakat. Ditekankan, agar setifitkat digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif bukan konsumtif. “Jangan sampai masyarakat menjual tanahnya setelah mendapat sertifikat,” jelasnya seperti dilansir Humas Pemkab Buleleng.

Selain itu, mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini juga mengungkapkan manfaat dari kepemilikan sertifikat ini. Dengan adanya sertifikat, lanjut dia, dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Masyarakat sudah memiliki hak atas tanahnya baik itu penguasaan secara fisik maupun yuridis.

Dipaparkan Agus, kepemilikan sertifikat juga akan mengurangi konflik-konflik horizontal menyangkut penguasaan hak-hak atas tanah. “Dan terakhir ya itu seperti yang saya sebutkan tadi, kepemilikan sertifikat bisa membantu masyarakat untuk memeproleh modal kerja di bank,” ungkap Agus.

Disinggung mengenai adanya aparat desa atau perbekel yang tersandung masalah dalam program PTSL ini, Agus mengatakan telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 70 tahun 2017 tentang biaya persiapan PTSL untuk mengantisipasi hal tersebut.

Perbup ini diterbitkan, sebut dia, untuk merespon adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Dengan perbup tersebut bisa dijadikan landasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Rudi Rubijaya, S.P.,M.Sc menyebutkan bahwa sangat terbantu dengan adanya Perbup Nomor 70 tahun 2017 tersebut. Dengan adanya Perbup tersebut, biaya untuk meterai, patok dan juga pemberkasan, masyarakat secara akuntabel bisa memberikan biaya yang besarannya sesuai pula dengan SKB tiga menteri. “Jadi ada dasar yang bisa kita gunakan untuk penyediaan patok dan meterai,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 10.170 bidang sertifikat diserahkan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.487 bidang sertifikat untuk masyarakat dan sisanya merupakan sertifikat hak milik komunal atas nama Desa Pakraman yang diserahkan kepada 51 kelian Desa Adat. Selain itu, diserahkan pula hasil sertifikasi rutin terhadap aset Pemerintah Kabupaten Buleleng. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *