Bahas Kenaikan Iuran BPJS, Komisi IV Fokus Perbaiki Penerima PDKS

Foto Balieditor.com-frs: Rapat Komisi IV soal iuran BPJS

BALIEDITOR.COM – Komisi IV DPRD Buleleng, Bali, kembali menggelar rapat terkait dengan kenaikan iuran BPJS, Selasa (14/1/2020) di ruang komisi III DPRD Buleleng.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari yang didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya, SH, serta dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Buleleng.

Dalam rapat ini, Komisi IV DPRD Buleleng mengundang Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat se-Kabupaten Buleleng dan BPJS Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Dalam pembukaannya, Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari menanyakan terkait dengan validasi data hasil verifikasi terakhir untuk penerima KIS-PBI APBD Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta para camat se-Kabupaten Buleleng mendata kembali masyarakat yang mendapatkan KIS-PBI APBD.

Baca Juga:  Pegawai Kontrak di Pemkab Buleleng “Obesitas”

Kata srikandi Demokrat itu validasi data itu sangat penting karena akan berpengaruh dengan peserta penerima KIS-PBI APBD dan anggaran yang diperlukan.

Apa kata Kadissos Buleleng? Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Sosial I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si, menyatakan, “Data DPKS kita masih banyak problemnya karena data belum clear betul. Untuk itu dinas sosial akan melakukan penyisiran data dari 129.000 kepesertaan.”

Baca Juga:  Parlememtaria: 13 Perda Dihasilkan Tahun 2017

Sandhiyasa menjelaskan, dari jumlah itu nantinya akan dikaji kembali dalam tiga kriteria yaitu meninggal dunia, tidak berdomisili tetap dan tidak validnya data dengan di catatan sipil.

Saat ini, kata dia, Dinas Sosial masih terus melakukan validasi data untuk nantinya para penerima KIS-PBI APBD benar-benar tepat sasaran. Terkait dengan anggaran yang ada saat ini bisa meng-cover selama 7 bulan ke depan.

”Sisanya akan dibahas kembali dalam pembahasan anggaran,” sebut Sandhiyasa. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *