Batu Ampar-Gate: Margarito Kamis, “KPK Jangan Lelet Tangani Kasus Tanah Batu Ampar”

Foto Istimewa: Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

BALIEDITOR.COM – Luar biasa pesona kasus tanah Batu Ampar di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, di Jakarta. Ternyata kasus ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Seperti pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Pria yang selalu tampil serius itu turut mengomentari laporan Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tanah Batu Ampar, Pejarakan, Buleleng, Bali, yang diduga salah satunya melibatkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Seperti dikutip dari BreakingNew.co.id, Rabu (30/5/2018) petang, Margarito menegaskan agar KPK tidak boleh lelet dalam menangani kasus tersebut. KPK, tegasa Margarito, tak boleh takut dengan Bupati yang berasal dari PDIP tersebut lantaran mempunyai relasi dengan kekuasaan.

“Ini barang kan konkrit. Jadi KPK jangan lelet. Harus diambil. Jangan pikir orang dilaporin ini punya relasi dengan kekuasaan, terus KPK jadi lelet dan takut,” ujar Margarito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Margarito meminta KPK harus melek terhadap keadilan dan tak boleh mengabaikan laporan LSM tersebut apalagi telah merugikan negara miliaran rupiah. “Karena itu saya ingin minta kepada KPK pastikan kepada kita bahwa dia tidak buram terhadap status orang gitu. Dia melek terhadap keadilan. Nah laporan ini kan tuntutan terhadap keadilan,” tegasnya.

Baca Juga:  PTSL Sepang-gate: Kejari masih Harus Koordinasi dengan Polisi

Apalagi, kata Margarito, kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Bali namun mandek. Tugas KPK, sebut Margarito, untuk mengambil alih segera kasus tersebut. “Apalagi sudah dilaporkan ke Polda Bali dan Polda Bali engga jalan gitu. Nah tugasnya KPK ambil alih. KPK kan diadakan untuk menerobos yang gelap gelap, yang tersumbat sumbat kaya gini ni. Kalau KPK tidak bisa melakukan ini sama KPK mengkhianati dirinya sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya pernah ada desakan. Salah satunya datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Saat itu mereka mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Gede Suardana. Mereka juga meminta KPK untuk segera mengusut keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana. Pasalnya, Suradnyana diduga merugikan negara hinga Rp 24 miliar dalam kasus tersebut. “Kami mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan Bupati Buleleng dan ‎tangkap Bupati Buleleng,” kata Koordinator AMPAK, Andi Madilao saat berorasi di depan Gedung KPK.

Baca Juga:  Bongkar Kuburan, Pemulung Dilaporkan ke Polisi

Andi menilai tindakan korupsi telah menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di tanah Pulau Dewata Bali. Menurutnya telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Pemkab Buleleng dalam pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1976.

Sebab, pemberian tersebut diduga tidak prosedural dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan oknum-oknum pejabat yang berwenang dalam proses pemberian HGB tersebut. “Keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana (PAS) dalam kasus penyalahgunaan wewenang menciderai masyarakat Bali, khususnya warga Buleleng,” katanya.

Menurut Andi, keterlibatan Politikus PDI Perjuangan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena telah memberikan dan menyerahkan tanah negara seluas 16 hektar kepada Investor. “Tindakan semena-mena (tanpa Perda/MoU) I Putu Agus Suradnyana (PAS) tersebut berakibat pada kerugian negara sebesar 24 miliar,” pungkas Margarito. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *