Bawaslu Dinilai Turut Berkontribusi Ciptakan Sikap Korup pada Anggota Dewan

Foto Ist: Gede Suardana, S.Farm, aktivis LSM FPMK Buleleng

BALIEDITOR.COM – Penangkapan oleh KPK RI terhadap anggota FPDIP Nyoman Dhamantra, menambah daftar politisi asal Bali yang berkiprah di Senayan, Jakarta.

Sebelumnya politisi asal Bali yang terjerat kasus korupsi adalah kader-kader Partai Demokrat, kader PDIP yang dapat giliran merasakan rompi oranye milik KPK.

Gede Suardana, S.Farm, dari LSM Forum Peduli Masyarakar Kecil (FPMK) Buleleng mempunyai pandangan lain tentang sering amggota dewan terkena OTT KPK.

Ia berpendapat bahwa banyaknya anggota dewan yang terjerat tindak pidana korupsi karena akibat kelemahan Bawaslu dalam melakukan pengawasan saat proses pencalegan. Bahkan Bawaslu dinilai berkontribusi terhadap perilaku negatif para anggita dewan itu.

Kok bisa? Kata Suardana, kontribusi Bawaslu terhadap perilaku negatif anggota dewan itu karena Bawaslu tidak tegas terhadap caleg yang terindikasi melakukan money politics, bahkan terkesan melindungi caleg bermasalah yang dilaporkan masyarakat dan dengan gampang menggagalkan laporan masyarakat, serta dengan gampang pula meloloskan caleg-caleg bermasalah ke gedung dewan.

Suardana memberi contoh kasus terbaru. Seperti kasus Caleg DPRD Bali dari Partai NasDem Buleleng, DR Somvir. Kata dia, sudah berulang masyarakat melapor dugaan pelanggaran termasuk money politics namun Bawaslu baik Bawaslu Buleleng maupun Bawaslu Bali dengan mudah menggugurkan laporan masyarakat.

“Ini akibatnya jika BAWASLU tidak melihat fakta money politics dan justru membela pelaku money politic saat ada bukti pelaporan dari masyarakat. Seperti kasus Somvir,” papar Suardana.

Suardana menuturkan ibaratkan menanamkan jagung di atas batu karang maka hasilnya juga pasti tidak memuaskan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *