BKK Bontihing: BPMPD Suruh Sekdes Masukan Lagi Rp 1,3 M dalam APBDes

Foto Balieditor.com-frs: Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara (kiri) Mengirek Informasi dariPerbekel Ardika (tengah duduk)

Foto Balieditor.com-frs: Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara (kiri) Mengirek Informasi dariPerbekel Ardika (tengah duduk)

BALIEDITOR.COM – Tindakan tidak terpuji mengarah pada tindakan melawan hukum diperlihatkan staf BPMPD Kabupaten Buleleng. Ini lantaran oknum staf BPMPD Buleleng itu menyuruh Sekretaris Desa (Sekdes) Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali, I Wayan Supar Artawan, SH, untuk memasukan kembali dana BKK 2016 senilai Rp 1,3 miliar dalam APBDes Perubahan Desa Bontihing.

Permainan licik nan amoral staf BPMPD Buleleng yang bernuansa menjebak Perbekel dan Sekdes Bontihing itu diketahui DPRD Buleleng. Karena dana BKK senilai Rp 1,3 miliar itu muncul kembali di APBD Perubahan Kabupaten Buleleng Tahun 2016.

Untuk menelesuri kejanggalan tersebut, Kamis (5/1/2016) siang dua pimpinan dewan yakni Wakil Ketua I DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, SH, dan Wakil Ketua II DPRD Buleleng I Made Adi Purnawijaya, S.Sos, bersama anggota Komisi I DPRD Buleleng Putu Tirtha Adnyana pun melakukan sidak ke Kantor Pemerintahan Desa Bontihing.

Ternyata itu diakui oleh Perbekel Bontihing Gede Ardika dan Sekdes I Wayan Supar Artawan, SH. “BPMPD yang suruh masukan kembali ke APBDes. Waktu ada pertemuan di BPMPD itulah disuruh masukan kembali. Saya tidak hadir tetapi Sekdes yang hadir waktu itu,” ngaku Perbekel Ardika kepada DPRD Buleleng, Kamis (5/1/2017) di Kantor Desa Bontihing.

Sekdes Astrawan menceritakan bahwa kala itu oknum staf BPMPD Buleleng meyakinkan mereka bahwa tidak akan terjadi masalah karena sebelumnya juga telah dilakukan hal yang sama di desa lain dan berjalan aman.

“Saya tanya, apakah nanti tidak masalah? Dia bilang Bagian Keuangan yang akan menangani. Kata dia, di desa lain juga ada sambil memperlihatkan proposal tentang pemasukan ulang anggaran,” ungkap Astrawan.

Mendapat pengakuan seperti itu, para wakil rakyat langsung berang dan mengingatkan Perbekel Ardika dan Sekdes Astrawan untuk berhati-hati karena itu melanggar aturan. “Ya, kalau dia mengakui? Kalau tidak? Desa yang salah. Maka itu, ke depan memutuskan sesuatu atau mengambil langkah harus ada landasan hukum,” tandas Susila Umbara dibenarkan dua rekannya.

Susila berjanji akan memanggail dinas terkait dengan permainan kotor yang dilakukan oknum staf BPMPD Kabupaten Buleleng yang memerintahkan Sekdes Bontihing memasukan kembali dana BKK pada APBD induk ke dalam APBD Perubahan 2016. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *