BUMDes Pucak Sari Bermasalah, Terancam Pailit

Foto Istimewa: Kades Pucakasari, Dharma

Foto Istimewa: Kades Pucakasari, Dharma

BALIEDITOR.COM – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu, Buleleng, bali, kini bermasalah. 

Bahkan bumdes itu terancam pailit alias bangkrut.

Pasalnya, ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan BUMDes yang berjalan kurang lebih 4 tahun itu.

Terjadi kerugian pada BUMDes itu mencapai ratusan juta rupiah, berasal dari 2 bidang usaha.

Untuk menutupi kerugian itu, bahkan pengurus diduga telah membuat membuat laporan fiktif atas laporan pertanggungjawaban usaha itu.

Dari informasi menyebutkan, ada 2 unit usaha pada BUMDes tersebut yakni, Toko Serba Ada (Toserba) dan Simpan Pinjam mencapai Rp 249 juta lantaran banyak kredit macet.

Perbekel Desa Pucak Sari, Nyoman Dharma mengatakan, kejanggalan itu pertama kali diketahui saat pihak desa meminta laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes itu. Dari laporan yang ada, ia menemukan ada ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta yang ada. Banyak barang dagangan dalam usaha Toserba tidak jelas. Termasuk usaha simpan pinjam, banyak kredit macet. 

akibatnya mulai muncul kecurigaan dari pihak desa. “Kami minta pengurus mengecek barangnya di sana, betul gak segitu. Tapi, kok tidak ada tindaklanjut, kami terus mulai curiga. Kemudian kami membuat tim atas kondisi BUMDes itu, agar kami mengetahui yang kondisi yang sebenarnya,” kata Dharma, Minggu (11/3/2018).

Dari penelusuran itulah, akhirnya pihak desa mengetahui bahwa BUMDes yang berjalan kurang lebih 4 tahun mulai bermasalah. Pasalnya, ditemukan ada kejanggalan dalam pengelolannya.

Kata dia, usaha Toserba ditemukan kerugian mencapai Rp 140 juta. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam, kerugiannya mencapai Rp 249 juta karena banyak kredit macet.

Bahkan ditemukan, ada pengurus yang ikut memakai dana. Dan pengurus yang menjabat sebagai Ketua BUMDes Pucak Sari, Nyoman Jinarka sudah mengakui memakai dana sekitar Rp 78 juta. Tapi, baru Rp 30 juta dikembalikan. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 48 juta dijanjikan akan dilunasi November 2017 lalu. 

“Itu sudah diakui. Pengurus itu juga sudah membuat surat pernyataan, tapi sampai saat ini belum ada itikad untuk menyelesaikannya. Itu uang kas yang dipakai. Kami sudah berulang kali memanggil sampai 4 kali,” jelas Dharma.

Kata dia, pemerintah desa berinisiatif untuk membekukan seluruh bidang usaha yang dikelola BUMDes sampai pengurus membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Namun, sambung dia, hingga saat ini, permasalahan itu masih belum menemukan solusi. “Ya, pembekuan itu atas saran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Bali, kami juga sudah melaporkan persoalan ini,” ungkap Dharma.

Untuk diketahui, sebelumnya Desa Pucaksari mendapat kucuran dana Gerbangsadu sebesar Rp 1 miliar lebih dari Pemprov Bali tahun 2012. Dana itu, kemudian dikelola melalui BUMDes Pucaksari, dengan dua bidang usaha, yakni Toko Serba Ada dan simpan pinjam dengan modal awal masing-masing Rp 400 juta.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 200 juta digunakan untuk pembangunan fisik Gedung BUMDes dan Rp 20 juta lagi dipakai operasional. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *