BUMDes Sekumpul Diperintahkan Stop Pungli di Air Terjun Sekumpul

Foto Balieditor.com-frs: Kadis PMD Made Subur sedang menantar perbekel dan BUMDes di ruang rapat Dispar Buleleng

BALIEDITOR.COM – Ribut-ribut punggutan pungutan di objek wisata Air Terjun Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali, diduga Pungli yang viral di luar negeri, langsung diantisipasi Pemkab Buleleng.

Dinas Pariwisata Buleleng langsung melayangkan surat undangan kepada Perbekel Sekumpul, Kelian Desa Pakraman Sekumpul, pengelola BUMDes Sekumpul, Camat Sawan, perbekel dan kelian desa pakraman yang juga memiliki objek wisata antara lain, Gigit, Wanagiri, dan Munduk, serta PHRI Buleleng.

Selasa (16/7/2019) siang digelar pertemuan di lantai dua kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng di Jalan Kartini Singaraja.

Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Sekdis Pariwisata Sudama Diana itu juga hadir Kadis PMD Buleleng, Made Subur dan Bendahara PHRI Buleleng, Budi.

Hasil pertemuan itu memutuskan dan memerintahkan BUMDes Sekumpul untuk stop melakukan punggutan di luar harga karcis masuk objek wisata yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat hiburan.

“Saya minta dihentikan punggutan oleh BUMDes Sekumpul dan ikuti saja tiket masuk yang resmi diatur dalam Perda No 2 Tahun 2016,” tandas Kadis PMD Made Subur didukung Kadispar Nyoman Sutrisna.

Subur yang menguasai masalah hukum atau aturan itu benar-benar menatar para perbekel dan kelian desa pakraman dan pengurus BUMDes yang hadir dalan pertemuan tersebut.

Ia menegaskan bahwa BUMDes tidak mempunyai otoritas membuat peraturan punggutan. “BUMDes hanya menjalakan keputusan yang ditetapkan Pemerintahan Desa (Pemdes) melalui Perdes (Peraturan Desa) yang turunannya dijabarkan dalam Perkel (Peraturan Perbekel) lalu dibuatkan SK Perbekel yang isinya siapa lakukan apa,” tegas Subur.

“Harus dihentikan pungutan itu kalau tidak anda kena OTT,” tandasnya.

Masalah aturan banyak dibahas Kadis PMD karena memang wilayahnya DPMD yang merupakan dinas pembina desa.

Ia menyarankan bahwa untuk tiket masuk harus tetap sesuai Perda No 2 Tahun 2016, sementara Perdes nanti mengatur tentang paket-paket yang ditawarkan kepada turis di areal objek wisata tersebut.

Sementara Kadispar Buleleng Nyoman Sutrisna menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng No 59 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Hiburan bahwa untuk objek retribusi pelayanan tempat rekreasi Air Terjun Sekumpul, bahwa retribusi untuk tiket masuk sebesar Rp 20.000 untuk dewasa dan RP.10.000 untuk anak-anak.

“Jika BUMDes menginginkan peningkatan pendapatan dari objek ini dengan mengenai pungutan tambahan untuk fasilitas/jasa lain yang disediakan oleh pihak BUMDes haruslah dibentuk Peraturan Desa (Perdes)nya yang mendasari pungutan tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan diatasnya dan diatur tatakelolanya yang lebih detail,” papar Sutrisna yang juga Kelian Adat Desa Pakraman Buleleng itu.

Kata dia, BUMDes hanya sebagai pelaksana teknis dari apa yang telah tercantum di dalam Perdes tersebut. “BUMDes tidak membuat produk hukum atau aturan tersendiri,” pungkas Sutrisna. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *