Bungkulan-gate: Warga Nglurug BPN, Pertanyakan Pembatalan Sertifikat Lapangan Bungkulan

Foto Balieditor.com-frs: Warga Bungkulan nglurug Kantor BPN Buleleng. Massa diterima Ka BPN Komang Wedana (hadap lensa)

BALIEDITOR.COM – Sejumlah warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali, nglurug Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng di Jalan Dewi Sartika Selatan, Singaraja, Senin (2/12/2019) siang.

Aksi itu dipimpin langsung sejumlah tokoh penting antara lain mantan wakil ketua DPRD Buleleng Ketut Sumardha, mantan anggota DPRD Buleleng dari FPDIP Dewa Cintya, didampingi I Gede Budiasa dari LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI) Buleleng.

Kehadiran massa Bungkulan itu diterima langsung Kepala BPN Buleleng Komang Wedana didampingi sejumlah pejabat terasnya. Massa mempertanyakan surat pembatalan sertifikat atas lahan fasilitas umum yakni Lapangan Bungkulan dan Puskesmas Pembantu Bungkulan yang sudah dibahas beberapa waktu lalu.

Dewa Cinthya, yang mantan Sektretaris DPC PDIP Buleleng itu, mengingatkan BPN Buleleng agar tidak bersikap abu-abu dalam kasus ini karena akan berakibat fatal bagi kepentingan umum. “Kalau ini tidak segera diterbitkan surat pembatalan sertifikat, dikhawatirkan lahan-lahan fasilitas umum akan dikuasai orang-perorang,” tandasnya.

Kata dia, kasus serupa pasti banyak setelah PRONA bergulir. Baru ini yang terungkap ke permukaan, bila tidak segera diselesaikan maka aksi serupa bakal marak.

Sumardhana yang mantan Perebekel Bungkulan, menyatakan bahwa ia dan warga setempat mendatangi Kantor BPN Buleleng untuk menanyakan pembatalan sertifikat yang dilakukan BPN terhadap sertifikat atas nama Ketut Kusuma Ardana atas lahan Lapangan Bungkulan dan Puskesmas Pembantu Bungkulan.

“Apakah pembatalan sertifikat sudah dilakukan, apa belum oleh BPN. Karena sudah digelar beberapa waktu lalu. Dan dilakukan pembatalan. Surat pembatalan sudah turun apa belum,” papar Sumardhana yang juga politisi Hanura itu.

Bagaimana penjelasan Kepala BPN Buleleng? Kepada massa, Kepala BPN Buleleng Komang Wedana menjelaskan bahwa usulan pembatalan sertifikat fasilitas umum di Desa Bungkulan berupa Lapangan Buungkulan dan Puskesmas Pembantu Bungkulan, sedang dalam proses, setelah dilakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.

“Kami baru terima satu sertifikat yang turun surat pembatalannya dari pusat. Yakni Puskesmas Pembantu,” ungkap Wedana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *