Bungkulangate: Perbekel Kusuma Ardana Kalah 0-1

Foto Balieditor.com-frs: Kepala BPN Buleleng Komang Wedana memberikan keterangan kepada pers

BULELENG – Kedudukan kosong satu (0-1) untuk kekalahkan Perbekel Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Ketut Kusuma Ardana dalam kasus penguasaan lahan yang diatasnya fasilitas umum.

Karena Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali secara resmi telah membatalkan sertifikat hak milik (SHM) No. 2426 Desa Bungkulan, atas nama Ketut Kusuma Ardana.

Selain keberatan dari warga masyarakat, pembatalan SHM No. 2426 tahun 2013 Desa Bungkulan oleh Kantor Pertanahan Provinsi Bali juga dilakukan karena diatas lahan yang sama sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Artinya Kusuma Ardana “keroyok” secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Bungkulan yang keberatan atas penguasaan lahan untuk fasilitas umum, secara pribadi oleh Kusuma Ardana, dan pemegan sertifikat hak pakai yakni PemprovBali.
Dengan adanya pembatalan tersebut, status bidang lahan seluas 285 m2 di Desa Bungkulan, dikembalikan sebagai asset Pemprov Bali sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan yang dimanfaatkan untuk Puskesmas dan Puskeswan.

SHM No. 2426 Desa Bungkulan atas nama Ketut Kusuma Ardana yang diterbitkan pada Prona tahun 2013 dihapus dari buku tanah BPN Buleleng.

Keputusan pembatalan sertifikat SHM No 2426 milik Perbekel Ketut Kusuma Ardana oleh Kanwil BPN Bali disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Komang Wedana kepada wartawan dan masyarakat Bungkulan pimpinan Ketut Sumardhana dan Jro Budiasa yang selama ini bergerak melawan Kusuma Ardana.

”Kami dapat Surat Keputusan pembatalan SHM No. 2426 Desa Bungkulan atas nama Ketut Kusuma Ardana, kami terima hari Jumat (10/1/2020) lalu,” ungkapnya.

Mantan Kabid Pengukuran Kanwil Pertanahan Provinsi Bali ini mengaku pembatalan ini dilakukan karena SHM No 2426 itu cacat administrasi. “Ini dibatalkan karena cacat administrasi,” tegasnya.

Apakah langkah selanjutnya? Sesuai dengan aturan maka hasil keputusan Kanwil BPN Bali ini akan ditempelkan di dua tempat yakni di Kantor Perbekel Bungkulan dan di Kantor BPN Buleleng di Singaraja.

Bagaimana dengan status tanah itu setelah pembatalan ini? “Statusnya kembali ke status semula. Siapapun yang membutuhkan silahkan mengajukan permohonan termasuk masyarakat Buleleng,” jawabnya.

Perbekel Ketut Kusuma Ardana berpeluang kalah telak 0-2, karena SHM atas lapangan sepak bola masih dalam proses karena SHM tersebut sudah dijadikan jaminan kredit uang di sebuah bank di Bali.

Kini Kanwil BPN Provinsi Bali masih meminta “fatwa” ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

Sebelumnya, masyarakat Desa Bungkulan mengadukan pensertipikatan fasilitas umum Lapangan dan Puskesmas Pembantu Desa Bungkulan oleh Ketut Kusuma Ardana ke BPN Buleleng. Menyikapi pangaduan tersebut, BPN Buleleng merekomendasikan penyelesaian sengketa lahan dilakukan melalui proses pembatalan SHM yang terbit pada Prona Tahun 2013.

Pembatalan sertifikat dimaksudkan untuk mengembalikan status tanah kepada asalnya, yakni satu bidang lahan berupa Lapangan dan satu bidang lahan seluas 285 m2, milik Pemprov Bali sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan yang dimanfaatkan sebagai Puskesmas dan Puskeswan.

Pembatalan dilakukan karena penerbitan kedua sertipikat tersebut dinilai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *