Bungkulangate, Sumardhana: “Tidak Ada yang Kalah, dan Tidak Ada yang Menang”

Foto Balieditor.com-frs: Jro Budiasa (kiri) dan Sumardhana (kanan) memperliatkan surat keputusan tentang pembatalan SHM No 2426

BALIEDITOR.COM – Pembatalan SHM No 2426 atas Ketut Kusuma Ardana, Perbekel Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, sesungguhnya adalah kemenangan besar masyarakat Bungkulan yang melawan Kusuma Ardana pimpin Jr Budiasa dan Ketut Sumardhana.

Perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya mampu membuat dan meyakinkan Kanwil BPN Porvinsi Bali dengan bukti-bukti autentik, sehingga Kanwil BPN Bali memutuskan bahwa SHM No 2426 itu cacat administrasi sehingga SHM milik Kusuma Ardana dibatalkan.

Tadi pagi kubu Jro Budiasa dan Sumardhana semua hadir di Kantor BPN Buleleng menggelar pertemuan terlebihdahulu dengan Kepala Kantor BPN Buleleng secara terttutup sebelum diumumkan pembatalan SHM No 2426.

Bagaimana komentar kubu pemenang? Sumardhana, mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Parti Hanura periode 2014-2019, saat dimintai komentarnya menyatakan bahwa kubunya merasa puas dengan pembatalan SHM No 2426 itu.

“Ini sebuah keputusan bijaksana dan adil yang diambil oleh BPN. Karena memang secara administrasi tidak benar proses pembuatan sertifikat itu,” tandas Sumardhana.

Apakah anda merasa menang? “Oh…tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini semua didasarkan pada bukti-bukti yang ada,” jawab Sumardhana yang juga mantan Perbekel Bungkulan itu.

Yang pasti, kasus Bungkulan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk membuka dan membongkar kasus serupa di desa lain di Buleleng. “Ini bukan hanya di Bungkulan, tetapi hampir semua desa ada kok. Maka dengan kasus Bungkulan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membongkar kasus serupa di desa-desa lain,” tandas Sumardhana.

Sumardhana menegaskan bahwa kendati SHM No 2426 sudah dibatalkan namun demikian tugas mereka belum berakhir karena harus mengawal penempelan keputusan Kanwil BPN Bali di Kantor Perbekel Bungkulan dan di Kantor BPN Buleleng. “Kami tetap kawal keputusan ini sampai tuntas,” janji Sumardhana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *