Catatan Kritis: Siapa Penghambat Penlok Bandara? Ada Trio Penghambat Utama

Foto Dok Balieditor.com: Inilah sebagian dari tanah adat Kubutambahan yang hendak dibangun Bandara

BALIEDITOR.COM – WAWACANA pembangunan Bandar Udara (Bandara) Internasional Buleleng di Kubutambahan, bagaikan mimpi buruk bagi masyarakat Buleleng.

Betapa tidak? Para pejabat dari pusat mulai dari tingkat direktur di Ditjen Bandara Kemenhub RI, Menhub RI hingga Staf Khusus Presiden RI, hadir di Buleleng terutama di calon lokasi pembangunan Bandara di Kubutambahan.

Bahkan masyarakat Buleleng sempat diberi mimpi indah pada awal tahun 2019 saat Menhub RI ke Kubutambahan. Janjinya sebelum 17 April 2019 (hari pencoblosan Pemilu) Izin Penlok (Penetapan Lokasi) Bandara sudah terbit.

Sayang hingga hari ini, janji tinggal janji. Karena Izin Penlok yang dijanjikan sang menteri menguap bagai ditelan bumi. Masyarakat Buleleng pun merasa hanya di-PHP.

Salah siapakah? Siapakah penghambat Izin Penlok? Masih banyak deretan pertanyaan yang muncul dalam masyarakat. Ada kesan bahwa tidak terbitnya Izin Penlok karena pemerintah pusat tidak setuju Bandara di Buleleng. Dan masih banyak spekulasi.

Namun politisi NsDem Bali, Nyoman Tirtawan mempunyai analisis dan pandangan lain. Menurut pandangan mantan vokalis DPRD Bali periode 2014-219 itu bahwa public atau masyarakat Buleleng jangan memberikan kesalahan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Tetapi kesalahan ada di Buleleng sendiri.

Hasil analisis Tirtawan menyebutkan bahwa ada tiga pihak yang menjadi penyebab utama tidak turunnya Izin Penlok dari Kementerian Perhubuangan(Kemenhub) RI. Yaitu Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Pemkab Buleleng, dan Investor atau pihak ketiga (Pengontrak tanah adat Kubutambahan).

Dosa atau kesalahan yang dilakukan Kelian Desa Pakraman Kubutambahan adalah menyerahkan tanah adat kepada Pemkab Buleleng untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandara padahal faktanya tanah adat tersebut masih terikat kontrak dengan pihak ketiga sebagai pemegang HGB atau HGU. Dengan kondisi seperti itu Kelian Desa Pakraman Kubutambahan tidak memiliki hak sama sekali untuk menyerahkan tanah yang sedang dalam penguasaan pihak ketiga, secara sepihak. Berarti Kelian Desa Pakraman Kubutambahan telah melanggar kontrak atau hukum.

Pemkab Buleleng turut menanggung dosa itu karena menerima tanah yang sedangkan dalam penguasaan pihak ketiga yang dikontrakkan Desa Pakraman Kubutambahan kepada pihak ketiga. “Pemkab Buleleng memiliki staf ahli, kok bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini. Sebagai institusi pemerintah mestinya memberi contoh kepada masyarakat menghargai kontrak, bukan malah turut melanggar aturan,” kritik Tirtawan.

Ia juga menyoroti peranan Kantor Badan Pertanahan Buleleng. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melaui UU untuk mengurus tanah, maka semesetinya memberikan advis kepada Pemkab Buleleng soal status tanah adat yang masih terikat kontrak dengan pihak ketiga. “Kenapa Kantor BPN Buleleng malah diam saja? Kemana Kantor BPN Buleleng selama ini kok bisa terjadi salahan fatal seperti ini,” sindir Tirtawan.

Bagaimana pihak ketiga? Menurut Tirtawan, pihak ketiga (pemegang HGB atau HGU) melanggar UU No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dijabarkan dalam PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. “Pihak ketiga tidak memanfaatkan tanah sesuai yang diperuntukkan. Karena Wanprestasi maka HGB atau HGUnya harus dicabut,” tandasnya.

Karena status tanah adat yang masih dalam penguasaan pihak ketiga dan belum dicabut HGB atau HGUnya membuat tanah adat tersebut bermasalah secara yuridis. “Bagaimana Pemerintah Pusat mau terbitkan Izin Penlok, kalau tanah adat tiu secara yuridis masih bermasalah. Jadi bukan Pemerintah Pusat yang tidak mau terbitkan Izin Penlok, dan bukan kesalahan Pemerintah Provinsi Bali,” urai Tirtawan.

Tirtawan mengingatkan semua pihak bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mudah menerbitkan Izin Penlok kalau status tanah ada itu masih bermasalah. Karena investasi yang akan ditanam di sana nilainya puluhan triliun rupiah. “Sehingga perlu kehati-hatian dari Pemerintah Pusat. Pusat akan terbitkan Izin Penlok kalau tanah adat itu status yuridisnya sudah jelas,” paparnya.

Lalu apa yang harus dilakukan? “Mestinya Pemkab Buleleng yang memiliki staf ahli hebat-hebat plus Kantor BPN, menyarankan kepada Desa Pakraman Kubutambahan untuk mengajukan gugatan pembatalan kontrak tanah itu kepada pihak ketiga karena Wanprestasi. Kalau sudah dicabut maka secara yuridis status tanah itu sudah jelas dan pasti Izin Penlok turun dari pusat,” jawab Tirtawan. (francelino xavier ximenes freitas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *