Catatan Politik: Ternyata Hanya 1,3 Persen yang PIlih “Pahlawan Rp 98 Miliar Uang Rakyat”

Foto Dok Balieditor.com: Tirtawan dalam gambar

BALIEDITOR.COM – Mencermati karakter dan ciri masyarakat pemilih saat ini sejak kran demokrasi dibuka lebar-lebar, ternyata cukup dramatis-pragmatis.

Jiwa militansi masyarakat pemilih terhadap tokoh atau sosok yang dinilai berkarismatik dari aspek pribadi maupun prestasi tidak kental sekali pada jiwa masyarakat di awal-awal masa reformasi, kini sudah luntur.

Bahkan menurut aktivis LSM FPMK Buleleng, Gede Suardana, S,Farm, jiwa militansi yang merupakan dasar kokoh menghargai prestasi seorang tokoh politik di ranah politik kini sudah pudar.

Kini jiwa militansi diganti dengan jiwa money-isme alias money and money. Siapa yang membayar itulah yang dipilih. Ironis memang mentalitas masyarakt di era digitalisasi ini.

Padahal hubungan masyatakat pemilih di kawasan tertentu dengan tokoh politik tertentu sudah terawat dan terpilihara dengan baik, tapi sayang, saat Pemilu semua hubungan harmonis yang sudah terbangun lama itu mudah dilupakan karena pemberian uang sesaaat Cuma Rp 50 ribu jelang hari pencoblos.

Ternyata Rp 50 ribu jelang hari pencoblosan jauh lebih bermakna daripada ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang diberikan tokoh politik kepada masyarakat di kawasan tertentu selama lima tahun itu. Seperti Bansos/Hibah dan uang pribadi sang politisi.

Banyak bukti emperis yang menjadi dasar untuk melakukan penilaian seperti ini. Misalnya Tutik Kusuma Wardani alias Bunda Tutik yang habis-habisan memperjuangkan dan membawa dana CSR-nya BUMN-BUMN ke Bali tapi tetapi tidak terpilih. Contoh paling nyata dan riil di Bali dan Buleleng, Nyoman Tirtawan.

Politisi NasDem asal Dapil Buleleng periode 2014-2019 itu tergolong anggota dewan Bali yang cukup kritis terhadap sejumlah kebijakan eksekutif yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan public.

Suardana memberi contoh, bagaimana Tirtawan seorang diri berjuang menyelamatkan uang rakyat yakni anggaran Pilgub Bali 2018 yang diduga dimark-up KPU Bali. Atas kegigihannya, dana rakyat sebesar Rp 98 miliar bisa diselamatkan.

Lalu apa balasan masyarakat terhadap perjuangan Tirtawan di Pemilu 17 Aprl 2019 lalu? “Hanya 1,3% masyarakat memilih ‘pahlawan Rp 98 miliar uang rakyat’. Itulah cerminan dari pemilih saat pemilu 17 April 2019,” tambah Ngurah Fajar Kurniawan terpisah.

Banyak anggota masyarakat yang tahu kiprah Tirtawan selama menjabat sebagai anggota dewan juga sangat menyayangkan tidak terpilihnya kembali politisi asal Bebetin, Sawan, itu ke Renon. “Kasihan Pak Tirtawan, dia orang baik dan jujur kok gagal ya. Mestinya Pak Tirtawan naik lagi, karena dia bisa memperjuangan masalah-masalah di masyarakat,” ujang Mang Juli, warga Banjar Tegal Singaraja.

“Saat seperti ini, Bali butuh orang kritik, jujur dan mau berjuang untuk rakyat. Tapi justru orang baik tidak dipilih. Aneh, masyatakat saat ini hanya berorientasi uang. Lupa jasa Pak Tirtawan yang sudah selamatkan uang rakyat Bali,” ucap Linda Septiani, warga Kampung Baru.

Figur Tirtawan ternyata juga dikagumi di kalangan pejabat pemerintah. Seorang pejabat penting di lingkup Pemkab Buleleng yang enggan ditulis namanya pun berpandangan sama. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah direcoki otaknya dengan uang sehingga nilai-nilai objektivitas terhadap keberhasilan seorang tokoh atau politisi pun hilang.

“Kasihan, kayak Pak Tirtawan yang kritis itu malah tidak dipilih. Memang masyarakat sekarang sudah tidak berpikir prestasi pejabat tetapi siapa yang kasih uang itu yang dipilih. Bagaimana negara maju, yang jadi anggota dewan orang-orang yang kebanyakan tidak paham tugas dan fungs dewan,” urainya.

“Viralnya money politics adalah potret buramnya demokrasi negeri ini kita yg mengabaikan etika ,norma-norma dan hukum. Jangan mimpi negara kita bisa maju jika rakyat mengabaikan etika-norma-hukum!” sambung Dewa Jack, warga Kampung Anyar, Singaraja.

“Jepang sebagai negara maju sangat menghormati etika-norma-hukum. Bahkan saking beretikanya dan bertanggung jawabnya pemimpin yang dipilih dengan etika-norma-hukum yang beradab saat ada kecelakaan Kereta Api, menteri bersangkutan résighn/mundur padahal bukan dia yg menahkodai kereta tersebut,” papa Ketut Tirta, warga Panji.

Pertanyaannya adalah, apakah mungkin negara bisa maju jika pikiran dan hati rakyat ditutupi selimut kegelapan? Jangan harap kebaikan akan datang jika tidak menghargai atau berbuat untuk kebaikan yg sesungguhnya. Semoga nilai-nilai demokrasi tetap dijaga dan dihormati. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *