DIDIK MUKRIANTO: “TANGKAP DAN ADILI PERAMPOK ANGGARAN KARTU PRA KERJA”

Foto Ist: DR Didik Mukrianto, anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA-BALIEDITOR.COM – Adanya bau kurang sedap dalam pelaksanaan Kartu Pra Kerja oleh eksekutif, membuat anggota Komisi III DPR RI bereaksi keras. Para wakil rakyat di Senayan itu mendesak KPK untuk menindak tegas penilep anggaran pelaksanaan Kartu Pra Kerja.

Adalah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, DR. Didik Mukrianto, S.H., M.H, yang bersuara lantang soal dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan Kartu Pra Kerja. Didik mendesak KPK tidak ragu-ragu menindak tegas penyimpangan pelaksanaan Kartu Pra Kerja.

“Saya berharap KPK bisa bergerak lebih tegas dan konstruktif terkait dengan potensi penyimpangan pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini karena sangat berpotensi menguapkan uang negara yang sangat besar untuk dikorupsi. Jangan biarkan uang negara dijadikan bancaan,” tegas Didik dalam keterangan tertulis yang diterima JBM Group, Jumat (19/6/2020).

Vokalis Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa bila KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, maka ia meminta KPK untuk jangan ragu-ragu melakukan penindakan. Ia mendesak agar KPK segera menangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara. “Jangan pernah ragu KPK untuk memberantas korupsi, apalagi di saat negara sedang susah, di saat rakyat sedang menderita seperti ini. Jangan pernah mentoleransi upaya perampokan uang negara,” desak Didik.

Baca Juga:  Pererat Hubungan Bali-Russia, Bunda Tutik Silaturahmi ke Dubes Russia di Jakarta

Dipaparkan Didik, hukum sangat terukur dan sederhana, tidak perlu pertimbangan yang panjang, sepanjang ada unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harusnya KPK tidak ragu untuk menindak.

“Korupsi saat darurat bencana merupakan adalah bagian moral hazard yang sangat memilukan dan memalukan buat bangsa ini,” tegas Didik.

Ie mengaku tidak heran sudah memprediksinya jauh sebelum nya bakal terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Karta Pra Kerja. “Tidak heran dan predictable apa yang ditemukan KPK terkait dengan dugaan penyimpangan pelaksanaan Kartu Pra Kerja. Secara kasat mata dan pemikiran telanjang sebetulnya sejak awal harusnya bisa diprediksi tentang potensi penyimpangan tersebut,” tandasnya.

Baca Juga:  Politik: Demer Pulang Kampung Bertemu Pendukung di Buleleng

“Cerita di balik potensi konflik kepentingan, potensi penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, potensi dagang pengaruh, dan transparansi, serta akuntabilitasnya yang dianggap tidak terpenuhi, padahal melibatkan keuangan negara yang amat sangat besar,” beber Didik.

Didik mengaku bahwa dirinya sudah mengingatkan KPK untuk melakukan pengawasan ketat sejak awal Kartu Pra Kerja diluncurkan. “Sejak awal pada saat Kartu Pra Kerja akan direlease, saya sudah mengingatkan kepada KPK untuk melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan PPATK, dan BPK untuk mencegah munculnya penyimpangan, abuse of power dan korupsi. Melihat proses dan mekanisme pelaksanaan Kartu Pra Kerja potensinya sangat rawan dan ramah terhadap korupsi,” pungkas Didik.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *