DIDUGA KUAT ADA PUNGLI DI KANTIN SEKOLAH DI BULELENG

Foto Balieditor.com-frs: Gede Sugiartha, Kepala BKD Buleleng

SINGARAJA-BALIEDITOR.COM – Sejumlah pengelola kantin sekolah di Buleleng, Bali, mengeluh atas punggutan retribusi kantin sekolah yang terus dilakukan saat sekolah-sekolah sedang libur akibat wabah COVID-19.

Sejumlah penyewa kantin sekolah SD dan SMP yang merasa tidak kuat lagi dengan aksi punggutan itu mesadu ke salah satu tokoh Bali yang juga polisi NasDem, Nyoman Tirtawan.

Data yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa punggutan kantin sekolah itu mulai dilakukan per bukan Januari 2020 hingga bulan Juni ini dengan jumlah yang sangat besar yakni Rp 180.000 per bulan perkantin.

Nah, bila benar penunggutan itu sebesar Rp 180.000 perkantin setiap bulan maka pertahun bisa sekitar Rp 1.038.960.000. Ini lantaran jumlah SD di Kabupaten Buleleng sekitar 481 sekolah. Kabarnya, punggutan itu baru mulai bulan Januari 2020 dan hingga Juni sudah terpunggut Rp 500.000.000.

Bagaimana tanggapan Plt Kadisdikpora Buleleng Made Astika, S.Pd, MM? “Retribusi kantin itu tergantung pada luas meja yang mereka gunakan,” jawab Astika.

Baca Juga:  (2) Kado Istimewa HUT Kota Singaraja: Buleleng Amankah untuk Anak-Anak dan Perempuan?

Kata dia, retribusi itu dipunggut berdasar MoU atau perjanjian. “Setiap sekolah dengan kantin ada perjanjian. Ada Naskah perjanjian, dan biaya tidak kantin tidak sama,” paparnya.

Astika mengungkapkan bahwa MoU baru ditandatangani bulan Februari 2020 sedangkan punggutan retribusi dilaksanakan bulan Maret 2020. “Punggutannya bulan Maret tetapi begitu tanggal 16 Maret mulai berstatus virus corona maka punggutan hanya bulan Maret saja. Setelah (bulan Maret) itu tidak ada punggutan. Sampai saat ini tidak ada retribusi lagi,” ungkapnya.

“Jadi selama COVID-19 tidak punggutab, apakah punggutan liar atau apa namanya tidak ada. Jadi selama ini hanya sekali membayar bulan Maret itu saja, dan hasilnya cuma sekitar Rp 20 juta,” tambahnya lagi.

Menjawab pertanyaan, Astika mengakui bahwa di beberapa sekolah ada kerjasama dengan desa adat setempat. “Hanya ada yang memang sebelum sekolah itu berdiri sudah ada kesepakatan antara pemerintahan desa dengan desa adat. Karena ada perjanjian di awal sehingga itu yang kita bijaksanai,” jelas Astika.

Baca Juga:  KWS Pakisan-Gate: Tim Inspektorat Buleleng Lakukan Investigasi Lapangan

Bagaimana ke depannya? “Itu satu dua sekolah saja, tidak banyak. Ke depan tentunya secara perlahan memberikan pemahaman, baik kepada adat kalau MoU dengan adat, dengan desa dinas kalau MoU-nya dengan desa dinas,” jawabnya.

Sementara Kepala BKD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Drs Gede Sugiartha Widiada, M.Si, secara terpisah menjelaskan bahwa pemungutan retribusi kantin sekolah baik SD maupun SMP di Kabupaten Buleleng diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Kata dia, jumlah retribusi kantin sekolah tidak sebombastis data yang diperoleh media ini. Sugiartha menyebutkan bahwa jumlah retribusi kantin sekolah bervariasi sesuai jumlah siswa sekolah bersangkuta. Diuraikan mantan Kabaghumas dan Protokol Pemkab Buleleng itu bahwa katergori pertama, sekolah yang memiliki siswa 120 ke atas dikenakan Rp 20 ribu permeter persegi perbulan.

“Sedangkan sekolahnya yang siswanya di bawah 120 siswa dikenakan Rp 12.500 permeter persegi perbulan,” jelas Sugiartha. “Tidak benar kalau retribusinya sampai Rp 180 ribu,” bantah Sugiartha. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *