Diduga Terjadi Penyalahgunaan Dana APBDes Hampir Rp 1 M di Desa Tirtasari

Foto Istimewa: Kantor Desa Tirtasasi yang belum difinishing tapi dalam LPJ Perbekel tercantum sudah difinishing

BALIEDITOR.COM – Diduga telah terjadi penyalahgunaan dana desa alias APBDes di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Nilainya hampir mencapai Rp 1 miliar.

Bau tidak sedap itu terungkap ketika Balieditor.com menemukan surat panggilan dari Satreskrim Polres Buleleng bernomor: B1,251/III/2019/Reskrim tertanggal 18 Maret 2019 untuk Ketua BPD Desa Tirtasari, Gede Sugiarta. Perihal permintaan keterangan dan dokumen, dan ditandatangani Kasatreskrim Polres Buleleng AKP Mikael Hutabarat, SH, S.IK,MH.

“Bersama ini disampaikan bahwa saat ini Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penyelewangan Dana APBDess Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Bulelengm TA 2015, 2016 dan 2017,” demikian bunyi poin 2 surat panggilan Satreskrim Polres Buleleng.

Di poin 3 surat panggilan Satreskrim Polres Buleleng berbunyi, “Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan untuk kepentingan penyidikan, dimohon kepada saudara untuk hadir memberikan keterangan dengan membawa dokumen terkait perkara tersebut di atas.”

Masih menurut surat panggilan Satreskrim Polres Buleleng, Ketua BPD Desa Tirtasari memberikan keterangan kepada di Unit III Tipikor pada Rabu (20/3/2019), pukul 08.30 di ruang Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng, dengan penyidik bernama IPTU IB Permana DP, SH.

Informasi yang juga didapatkan Balieditor.com bahwa Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng juga sudah memeriksa Sekretaris Desa (Sekdes) Tirtasari Nyoman Simiadnyana dan mantan Sekdes Nyoman Subagia yang kini bertugas di Kantor Kecamatan Banjar.

Berdasarkan surat panggilan itu, Balieditor.com melakukan investigasi dan akhirnya menemukan sejumlah data terkait dengan dugaan penyeleweangan dana APBDes Desa Tirtasari tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.

Hasil investigasi atau temuan data sementara menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2015, Desa Tirtasari memperoleh dana desa dan ADD sebesar Rp 997.736.549. Berdasarkan regulasi kalau digunakan untuk tunjungan penghasilan perangkat desa sebesar 30 persen maka diperoleh angka Rp 299.320.974.

Namun oleh Perbekel Tirtsari dimasukkan swadaya murni masyarakat Rp 350.000.000, sehingga pendapatan desa menjadi Rp 1.368.736.549. Maka nilai untuk tunjangan penghasilan perangkat desa membengkak menjadi Rp 410.620.964.

Kalau dihitung Rp 410.620.964 dikurangi Rp 299.320.974 maka selisihnya Rp 111.300.000. Maka telah terjadi mark-up anggaran Rp 111.300.000, melebihi hak sekaligus melabrak aturan yang ada.

Sementara tahun 2016 juga terjadi penggelapan anggaran sebesar Rp 95.644.460. Dana sebesar itu dianggarkan tahun 2016 untuk finishing Kantor Desa yang dibangun pada tahun 2015 dengan nilai Rp 270.811.311. Namun fakta di lapangan tidak ada kegiatan finishing Kantor Desa hingga tahun 2019 ini.

Selain itu diduga ada penyimpangan pada proyek pembuatan dan pemasangan buist beton di Tempek Uma Desa dengan nilai proyek Rp 156.486.536. Penyimpangannya adalah volume bangunan diduga tidak sesuai; tidak ada ongkos angkut (lansir) barang tetapi dimasukkan ada ongkos lansir; mark-up pengadaan buist beton alias buist beton melampaui fakta (lebih 50 biji); semen yang digunakan merek Semen Bosuwa (tempat pembelian di Toko Bali Murti Banjar) tetapi ada dugaan dalam laporannya dicantumkan menggunakan merek lain yakni Semen Tiga Roda; diduga ongkos tukang, buruh dan mandor tidak sesuai

Masih di tahun anggaran 2016, ada proyek rabat beton menuju Tempek Mangli, RAB awal cuma Rp 26.829.160, kemudian dirubah (mark-up) menjadi Rp 62.829.160.

Di tahun anggaran 2017 juga terjadi sejumlah penelewengan anggaran APBDes Tirtasari. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan disebutkan pembangunan Jalan Suli Rp 93.416.500. Faktanya bahwa Jalan Suli sudah dibangun tahun 2016. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tempek Uma Pandan sebesar Rp 77.424.500, juga diduga kuat tidak sesuai dengan fakat di lapangan.

Penyelewengan anggaran juga terjadi di pos pelatihan Sekaha Gong Dewasa/Remaja yang dianggarkan Rp 76.179.000. Faktanya honor pelatih cuma Rp 5.000.000; uang transport untuk anggota sekeha yang ikut pelatihan cuma Rp 6.000.000.

Dugaan tindakan melawan hukum serupa juga terjadi pada latihan Gong Wanita yang dianggarkan Rp 34.250.000. Faktanya honor pelatih cuma Rp 3.000.000; uang transport cuma Rp 2.500.000; dan konsumsi hanya Rp 600.000.

Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya yang dikonfirmasi Sabtu (23/3/2019) membenarkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBDes Tirtasari sedang ditangani Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng.

“Kasus korupsi Tirtasari masih tahap penyelidikan dan pengumpulan bahan-bahan keterangan dan bukti surat,” ujar Sumarjaya via WhatsApp (WA). (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *