Dinilai Sudutkan Bupati Buleleng, Tiga Media Online Bakal Dilaporkan ke Polda Bali

Foto Humas Pemkab Buleleng for Balieditor.com: Asisten I Made Arya Sukerta (kanan) didampingi kuasa hukum datangi Polda Bali

BALIEDITOR.COM – Pemkab Buleleng tampaknya tidak main-main dengan ucapannya akan menempuh jalur hukum terkait berita yang dimuat oleh media online fajar.co.id, goriau.com, dan jpnn.com tentang HPL nomor 1 Tanah Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Humas Pemkab Buleleng dalam laporannya via press release yang dikirim ke Balieditor.com menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng yang dipimpin Asisten I Setda Buleleng Made Arya Sukerta didampingi kuasa hukum Pemkab Buleleng Gede Indria,SH.,MH dan Ketut Suartana,SH, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Buleleng Ketut Suwarmawan dan Bagian Hukum Setda Buleleng mendatangi Polda Bali, Kamis (13/9/2018).

Hanya saja, kedatangan rombongan Pemkab Buleleng itu untuk melakukan konsultasi hukum terkait berita tersebut.

Rombongan Pemkab Buleleng diterima Dit Reskrimsus Cyber Crime Polda Bali. Di sana, kuasa hukum Pemkab Buleleng menjelaskan masalah yang dihadapi Pemkab Buleleng. Dengan membawa bukti-bukti berupa print out berita yang diterbitkan oleh media online tersebut.

Berita yang diterbitkan tersebut dinilai menyudutkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, dan Pemkab Buleleng. Dalam isi berita tersebut, Bupati Buleleng didemo oleh Paguyuban Masyarakat Cinta Buleleng (PACUL) dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Rabu (5/9) lalu. Dalam aksinya, massa mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Gede Suardana dengan membawa spanduk bertuliskan “KPK Tangkap Bupati Buleleng Agus Suradnyana dan Direktur PT. Prapat Agung Fransiscus Bonang”.

Kuasa hukum Pemkab Buleleng Gede Indria menuturkan, kedatangannya ke Polda Bali untuk melakukan konsultasi langkah hukum yang akan dilakukan terkait pemberitaan tersebut. Ia mengaku, sudah menjelaskan semua permasalahan kepada pihak kepolian. “Hari ini kita hanya melakukan konsultasi saja, langkah apa yang harus kita ambil. Kita sudah memberikan bukti-bukti yang kita miliki,” jelasnya.
Gede Indria mengatakan, langkah awal sudah dilakukan dengan memberikan hak jawab kepada media tersebut. Ia menegaskan akan melakukan somasi dan siap melaporkan ke dewan pers jika media tersebut tidak menerbitkan hak jawab yang diberikan.

“Seperti saran yang diberikan, kami sudah berikan klarifikasi dan hak jawab. Jika mereka tidak menerbitkannya maka kita akan lakukan tindakan selanjutnya yaitu somasi dan laporkan ke Dewan Pers,” tegasnya.

Gede Indria menambahkan, data-data sesuai undang-undang yang berlaku harus dilengkapi. Ia mengungkapkan akan segera melengkapi dan akan melakukan konsultasi kembali. Gede Indria mengaku akan melakukan konsultasi kepada Dewan Pers. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *