DPRD Buleleng Utang Biaya “Melali” Rp 200 Juta di PT BDW Denpasar

Foto Istimewa: Sekwan Dewa Ketut Manuaba

BALIEDITOR.COM – DPRD Buleleng, Bali, yang suka “melali” alias “jalan-jalan” dengan kemasan kunjungan kerja dan sejenisnya tiga kali dalam sebulan itu ternyata menyisakan masalah.

Ternyata anggota dewan terhormat dari Bali Utara itu masih utang biaya “melali” sekitar Rp 200 juta lebih di PT Bali Daksina Wisata (PT BDW) yang beralamat di Pertokoan Sudirman Agung Blok A/1, Jalan PB.Sudirman, Dauh Puri, Dauh Puri Klod, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80232.

Hasil investigasi Balieditor.com menyebutkan sejak awal tahun 2017 biaya perjalanan kunjungan kerja Dewan Buleleng yang dihandle PT BDW tidak dibayar oleh Sekretariat DPRD Buleleng.

Bagian yang mengurus perjalanan dinas (kunjungan kerja) anggota DPRD Buleleng itu adalah Bagian Humas Setwan Buleleng, sehingga Kabaghumas Setwan yang harus mempertanggungjawabkan dana ratusan juta milik PT BDW yang mengendap di Bagian Humas Setwan Buleleng itu.

Belum dibiayarnya biaya “melali” dewan itu berlangsung sampai Oktober 2018 ini. Akibatnya, total bianya perjalanan membengkak hingga ratusan juta rupiah. Dalam kurun waktu awal 2017 hingga Oktober 2018 ini, ada dua staf Bagian Humas Setwan yang dipercaya Kabaghumas Setwan untuk mengurus segala keperluan perjalanan dinas (kunjungan kerja) anggota dewan dan berurusan dengan PT BDW.

Data yang berhasil dikumpulkan Balieditor.com Selasa (9/10/2018) siang bahwa kedua staf Bagian Humas Setwan Buleleng itu masing-masing berinisial Komang Su dan Made As.

Dana “melali” anggota dewan yang menjadi hak PT BDW yang mengedap di tangan Komang Su sebesar Rp 60 juta, sedangkan dana yang menjadi hak PT BDW yang belum terbayar yang diurus Made As jauh lebih besar lagi yakni Rp 140 juta lebih. Sehingga total biaya utang “melali” anggota dewan terhormat totalnya mencapai Rp 200 juta lebih.

Benarkah? Sekretaris DPRD (Sekwan) Buleleng, Dewa Ketut Manuaba yang dikonfirmasikan Balieditor.com usai sidang paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Buleleng, Selasa (9/10/2018) mengakui lembaga perwakilan rakyat itu belum membayar biaya perjalanan kepada PT BDW yang selama ini menjadi mitra kerja DPRD dalam mengurus segala keperluan perjalanan keluar daerah. “Kami belum dapat konfirmasi dari BDW. Kami rencanakan akhir bulan ini kami akan konfirmasi ke BDW,” ujar Sekwan Manuaba.

Sampai sekian lama tidak bayar, apakah memang tidak ada anggaran? “Bukan masalah anggaran tidak ada anggaran, kita kan begitu apa namanya… kunja (kunjungan kerja) dan konsultasi itu, anggaran sudah ada. Kadang-kadang transferan.. Itu kan SPJ dulu kan. Itu kan proses SPJ,” jawab Sekwan Manuada berdalih.

Informasinya pembayaran macet dari awal 2017, masak transfer sampai sekian lama? “Sekali lagi saya sampaikan, itu masalah SPJ. Kita berangkat sekarang, setelah berangkat baru kita buat SPJ. Itu, bukan SPJ dibuat duluan bukan. Setelah berangkat, baru kita buat SPJ. Kita kan dapat bahan-bahan SPJ kan setelah berangkat, seperti tiket dan terkait dengan di hotel itu kan baru dapat. Baru kita proses itu,” jawab Sekwan Manuaba sekenanya.

Ia pun kembali berdalih bahwa proses pembuat SPJ juga tidak bisa secepat yang dibayangkan. “Karena itu kan ada proses-prosesnya,” sambungnya tanpa merinci proses pembuatan sebuah SPJ yang sampai bertahun-tahun itu.

Menjawab pertanyaan Balieditor.com terkait kenapa sampai tahun 2017 punya juga belum dibayar, Sekwan Manuaba mengaku masih akan dilakukan koordinasi dengan PT BDW. “Kami akan koordinasi dengan BDW, dimana letak terlambatnya gito,” paparnya.

Sekwan Manuaba juga menepis isu miring yang menyebutkan bahwa dana perjalanan itu membengkak dan tidak mampu dibayar Setwan Buleleng karena ada anggota dewan yang juga mengajak keluarga saat Kunja atau konsultasi. “Ohhh…Tidak, tidak ada, tidak ada itu,” tepisnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *