DR Wardana: “Saya Melihat Adanya Penggembosan Pembauran”

Foto Dok Keluarga: DR I Gede Wardana dan istrinya

BALIEDITOR.COM – Konflik kepentingan politik elite baik lokal dan nasional yang telah merusak sendi-sendi persatuan bangsa, mendapat tanggapan dari pengamat politik dari Universitas Udayana Denpasar, yang juga mantan Bupati Buleleng, DR I Gede Wardana, SE, M.Si.

Bahkan hanya karena kepentingan politik sesaat, sampai-sampai muncul ungkapan penduduk asli dan penduduk pendatang.

Terkait dengan itu ayah tiga anak yang mempersunting Dra. Ni Made Sutarmiasih ini mengatakan, penduduk asli maupun pendatang tidak perlu dipertentangkan.

Ketua FKKB Bali ini memaparkan, sejatinya pembauran dianjurkan sejak pemerintahan Soekarno. Pada era Orde Baru terkesan pembauran diarahkan pada WNI keturunan Tionghoa.

Kemudian kebijakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid memberi angin segar. Kemudian pertanyaannya dengan semaraknya Barongsai apakah menjadi tolok ukur keberhasilan pembauran?

Kemudian muncul fenomena baru tentang warga pendatang sering dicurigai. Kemudian ada sebutan penduduk asli dan penduduk pendatang. “Saya melihat adanya penggembosan pembauran,” jelas DR Wardana yang menjabat Ketua Bakom PKB dan Ketua FKKB Bali itu kepada Balieditor.com via WhataApp (WA) Sabtu (3/8/2019) petang.

Menjawab pertanyaan, DR Wardana menguraikan bahwa Badan Penghayatan Kesatuan Bangsa sebagai wadah para pemikir di bidang pembauran dalam struktur organisasi, tidak mempunyai hubungan vertikal dan horizontal dengan organisasi Bakom PKB lainnya. Lebih berfungsi sebagai policy maker. Operasionalnya ditangani Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa yang dalam struktur organisasinya memiliki hubungan timbal balik antara FKKB Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Untuk mengimplementasikan gagasan dan program pembauran, kata dia, FKKB lebih dinamis, fleksibel dan independen.

Apakah Bakom PKB tidak independen?. “Bakom PKB independen tetapi selama ini dikesankan Bakom PKB bentukan pemerintah, jadi ada kesan sementara orang, Bakom PKB kurang independen,” jawab DR Wardana.

Sedangkan FKKB terbentuk berdasarkan aspirasi dari bawah. Seberapa jauh FKKB terbentuk di Bali?. Di tingkat provinsi telah dibentuk, selanjutnya Kodya Denpasar, Kabupaten Badung dan Buleleng. Yang mendapat mandat memprakarsai pembentukannya adalah Ketua dan Ketua Dewan Penasehat Bakom PKB setempat.

Menanggapi pertanyaan tentang proses pembauran saat ini, ia menyebutkan bahwa di Bali, proses itu berkembang pesat, bukan hanya pembauran antardaerah, juga antarnegara.

Kata dia, bisa dilihat dari adanya kawin campuran, pembangunan tempat ibadah lima agama dalam satu kompleks di Nusa Dua namun disamping hasil positif itu, perlu diwaspadai kemungkinan berkembangnya pandangan yang melihat pembauran hanya di kulit, belum sampai di rasa dan hati.

Jika harus diwaspadai, kemungkinan berkembangnya eksklusifisme model baru. Contohnya, kawin campuran, bisa disebutkan sebagai bagian proses pembauran. Pembauran dalam wujud fisik itu harus dikembangkan menjadi pembauran rasa dan hati. Keharusan agar pasangan pria-wanita menyelenggarakan perkawinan berdasarkan atas agama yang dipilihnya, belum menjamin terwujudnya pembauran. Inti pembauran adalah berbaurnya rasa dan hati, meskipun berbeda agama dan etnis.

Apakah semua itu berlaku untuk semua aturan? “Ya,” jawabnya singkat. Ia memberi contoh, misalnya aturan berupa awig-awig desa adat atau banjar jangan terlalu ketat, sebaliknya harus mampu melahirkan konsep integrasi regional dan nasional di bidang kependudukan.

“Kita harus kembali pada pemahaman, manusia adalah makhluk sosial, sama-sama ciptaan Tuhan,” pungkas DR Wardana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *