Gaji Pegawai Kontrak Disorot Dewan, Bupati Agus Janji Segera Sesuaikan

Foto Dok Balieditor.com: Bupati Agus

Foto Dok Balieditor.com: Bupati Agus

BALIEDITOR.COM – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng, Bali, khusus bagi pegawai kontrak di lingkup Pemkab Buleleng, kini masih menjadi persoalan serius.

Pasalnya, ribuan pegawai kontrak di Pemkab Buleleng, saat ini masih menerima gaji per bulannya jauh di bawah UMK Buleleng yang sebesar Rp1.991.529, ditambah lagi setiap tahun jumlah pegawai kontrak meningkat.

Kondisi tersebut mulai mendapatkan perhatian serius dari Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna. Menurut Supriatna, tata kelola Pemerintahan Buleleng terbilang baik. Meski begitu, ada beberapa hal harus diperhatikan Pemkab Buleleng, yakni persoalan gaji pegawai kontrak yang dibawah UMK.

“Memang ada beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian Pemkab Buleleng. Misalnya penghasilan tenaga kontrak yang dibawah UMK atau UMR. Untuk itu, ini harus diperhatikan agar secara bertahap bisa disesuaikan dengan UMK atau UMR,” sorot Supriatna.

Menyikapi hal itu Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menegaskan, jumlah tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng memang mencapai ribuan orang. Namun, kata Agus, kewenangan terhadap tenaga kontrak ada di masing-masing pimpinan OPD selaku pengguna. Bahkan Bupati Agus menekankan, agar pimpinan OPD tidak serta merta menerima tenaga kontrak, tapi harus mampu memberdayakan tenaga kontrak itu sendiri.

“Saya tahu ada yang diam-diam menerima tenaga kontrak. Tapi lihat kemampuan keuangan daerah, dan jangan hanya menerima saja, mereka harus diberdayakan,” jelas Agus.

Menurut rencana, sambung dia, Pemkab Buleleng akan berusaha memberikan honor bagi tenaga kontrak sesuai UMK. Namun, pemberian honor itu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Secara bertahap akan kami upayakan honor dinaikkan, nanti ada perbedaan sesuai dengan jenjang pendidikan,” janji Agus.

Rencana ini, akan mulai dilakukan pada tahun depan. Dimana, tenaga kontrak itu diberdayakan sesuai dengan jenjang pendidikan termasuk didukung dengan upaya menaikkan honor tenaga kontrak sesuai dengan jejang pendidikan.

“Nanti saya akan mengelompokkan mereka sesuai jenjang pendidikan, karena kami akan memberdayakan mereka. Selama ini kehadiran tenaga kontrak diterima saja, tapi tidak dilihat keahlihan dan jenjang pendidikannya,” pungkas Bupati Agus. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *