Human Interest: Dicuekin Pemkab, Lansia Miskin di Panji Mesadu kepada Tirtawan

Foto Balieditor.com-frs: Anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawa kunjungi warga miskin di Panji

Foto Balieditor.com-frs: Anggota DPRD Bali Nyoman Tirtawa kunjungi warga miskin di Panji

BALIEDITOR.COM — Sungguh ironis! Kendati tiap tahun Pemkab Buleleng, Bali, dibanjiri penghargaan namun dibalik itu masih ada kisah sedih yang menyayat hati.

Buktinya? Di balik senyum bangga duet Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Wabup Nyoman Sutjidra karena mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, terdapat tangisan miris puluhan pasangan lansia miskin.

Salah satu keluarga miskin adalah pasangan pekak dan dadong (kakek dan nenek) Putu Loka, 64, dan Made Suci, 60, warga Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. 

Loka dalam keadaan sakit-sakitan, dan istrinya mengalami kebutaan sejak dua tahun lalu.

Sayang, Pemkab Buleleng cuek bebek terhadap nasib para lansia miskin itu.

Didera sakit, keduanya praktis tak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan  hanya menggantungkan hidup kepada anaknya bernama Made Bagiasa yang sehari-hari mengandalkan penghasilan dari kerja serabutan. 

Pasangan pekak-dadong ini mengaku tak mendapat jatah gratis beras sejahtera (rastra) dari pemerintah sejak dua tahun lalu. 

Sebelumnya, pasangan lansia ini sempat mendapat jatah beras tersebut. 

“Dulu, pernah dapat jatah beras dari pemerintah desa. Sekarang sudah tidak (dapat bantuan beras) lagi. Bantuan itu, sekitar dua tahun lalu, kalau KIS (Kartu Indonesia Sehat) kami punya,” kata Suci saat dikunjungi amggota DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, Rabu (7/2/2018).

Suci pun mengaku sempat mengadu kepada petugas di desa setempat, namun hingga kini dirinya belum mendapat jawaban dan kepastian terkait bantuan beras pemerintah tersebut.

“Mungkin tidak terdaftar lagi ya? Tapi, kami sangat berharap dibantu pemerintah, biar dapat beras gratis, kalau boleh setiap bulan,” ujarnya dengan nada polos.

Nasib serupa juga dialami Made Tari, 66, masih warga Banjar Dinas Kelod Kauh. Tari juga tidak menerima beras bantuan pemerintah.

Memasuki usianya telah uzur, Tari tergolong tangguh. Setiap hari, ia kerja banting tulang mencari barang rongsokan ataupun memungut plastik bekas, dijual kepada bank sampah di desa setempat. Bahkan, tak jarang Tari ikut bekerja selaku buruh petik tanaman bunga untuk menambah penghasilan.

Belakangan diketahui, pekerjaan itu dilakoni untuk membiayai cucunya yang saat ini masih mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Keluarga Made Rauh, 64, juga mengalami nasib sama. Dia merasa diperlakukan tak adil. Pasalnya, penerima bantuan beras rastra saat ini justru keluarga tergolong mampu.

“Kok malah ada orang yang mampu dapat jatah beras gratis, sedangkan paman kami (Made Rauh) nyata-nyata miskin tidak dapat bantuan,” ungkap keluarga Made Rauh enggan disebut namanya. 

Kepala Dusun (Kadus) Banjar Dinas Kelod Kauh, Nyoman Marsajaya tak menampik banyak warga kurang mampu mengeluh terkait realisasi pendistribusian bantuan rastra. 

Pihaknya pun mengakui, jika pendistribusian beras rastra selama ini tidak tepat sasaran.

“Penerima rastra di Kelod Kauh saat ini 30 orang, dan hampir semuanya tidak sesuai, karena mereka tergolong mampu,” ujar Marsajaya usai mengunjungi beberapa warga kurang mampu bersama Anggota DPRD Provinsi Bali, Nyoman Tirtawan, Rabu (7/3). 

Kadus Marsajaya secara blak-blakan dihadapan Tirtawan mengungkapkan bahwa terjadi polemik terhadap pendistribusian jatah rastra, dan masalah itu terjadi hampir di seluruh dusun di desa Panji. 

Khusus di Kelod Kauh, sebut Marsajaya, warga belum menerima rastra jumlahnya mencapai puluhan warga. Berdasarkan data, mereka sudah digolongkan dalam tiga kategori layak penerima jatah rastra.

“Kategori ada tiga jenis dinyatakan layak sebagai penerima jatah rastra. Diantaranya, lansia disabilitas, lansia tidak produktif, dan lansia produktif namun suaminya sudah meninggal. Total jumlah belum tercover jatah rastra 30 orang,” jelasnya. 

Namun begitu, pihaknya sudah berulangkali melakukan usulan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Sosial Buleleng.

“Berdasarkan himbauan dari Dinsos Buleleng. Kami melakukan validasi data penerima bantuan rastra, nama tidak layak kami coret, diganti dengan nama yang layak menerima. Tapi, saat turun bantuan dari pemerintah, nama-nama itu lagi yang nongol, padahal sudah kami coret. Itu yang tidak saya mengerti,” kata dia.

Anggota DPRD Provinsi Dapil Buleleng, Nyoman Tirtawan malah lebih memperhatikan masyarakat miskin itu

Politisi NasDem itu langsung mengunjungi para keluarga miskin yang rata-rata lansia itu.

Tirtawan sangat menyesalkan dan mengaku Kecewa atas kebijakan dari instansi terkait dalam penyaluran bantuan rastra dinilai tidak tepat sasaran.

“Patut disayangkan, banyak sekali warga miskin di Kelod Kauh luput dari perhatian pemerintah, bahkan data dari Pak Kadus penyaluran rastra kepada masyarakat tidak sesuai. Instansi terkait harus turun, cross check, jangan diam dong,” tegasnya.

Politisi Nasdem asal Desa Bebetin itupun berharap kepada dinas terkait, khususnya Dinas Sosial Buleleng agar melakukan pendataan ulang terhadap penerima rastra tersebut.

“Kalau terus dibiarkan, kan kasihan masyaraktnya. Kita (lembaga legeslatif dan eksekutif) wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, mana yang berhak dan pantas menerima rastra harus diprioritaskan,” pungkasnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *