Kabupaten Buleleng Mau Dimekarkan? Gede Pasek Suardika yang Punya Rencana

Grafis Balieditor.com-junior: Mulyadi Putra; Gede Pasek Suardika, dan Demer

Grafis Balieditor.com-junior: Mulyadi Putra; Gede Pasek Suardika, dan Demer

BALIEDITOR.COM – Jelang Pilgub Bali 2018 mendatang, banyak maneuver politik yang dimainkan para politisi. Salah satunya adalah usulan untuk memekarkan Kabupaten Buleleng menjadi dua yakni Kabupaten Buleleng dan Kota Singaraja.

Usulan pemekaran itu terlontar dari bibir senator asal Bali Gede Pasek Suardika yang kini mendapat julukan baru dari kalangan media di Bali, GPS. Politisi yang sudah tiga kali loncat pagar itu (pertama di Partai Demokrat, kemudian loncat ke DPD, dan kini loncat lagi ke Partai Hanura) berpendapat bahwa untuk pemekaran ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan Bali Utara.

“Selama ini ada yang salah dari tata kelola pemerintah kita di Bali Utara. Jika Kota Singaraja menjadi daerah otonomi baru, maka keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan akan lebih cepat kita capai,” ujar Suardika Kamis (18/5/2017) lalu.

Kata GPS, dari jumlah penduduk dan luas wilayah, Kabupaten Buleleng sudah layak dikembangkan atau dimekarkan menjadi dua pemerintahan otonomi.

Usulan GPS itu ditanggapi sesama politisi Senayan dari Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih. Politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, itu berpendapat bahwa wacana pemekaran ini mesti dibarengi dengan kondisi fiskal Kabupaten Buleleng, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

Politisi yang disapa Demer itu mengaku, wacana pemekaran Kabupaten Buleleng harus disambut baik. Namun Demer menyatakkan bahwa ada catatan yang mesti diperhatikan jika Kabupaten Buleleng benar-benar akan dilakukan pemekaran. “Kita harus lihat celah fiskalnya terlebih dahulu, jangan sampai nanti PAD-nya kecil. Kalau wilayah saya rasa cukup begitu juga jumlah penduduk cukup. Tapi, kita harus lihat celah fiskalnya, bagus apa tidak PAD-nya,” tandas Demer, Jumat (26/5/2017).

Baca Juga:  Sandhiyasa: “Kami Tegas yang Boleh Memilih Hanya yang Tercatat Dalam DPT”

Karena, menurut Demer, yang utama menjadi modal untuk melakukan pemekaran suatu daerah adalah kondisi fiskal dari daerah itu sendiri. “Kalau PAD sedikit, kami nanti kasihan anggaran akan habis di administratif saja, yang lain malah tidak jalan, pembangunan tidak ada, karena akan habis gaji pegawai saja,” ujar Demer megingatkan.

Bagaimana dengan DPRD Buleleng? Wakil Ketua Komisi I DPRD Buleleng, H Mulyadi Putra, S.Sos, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik ide pemekaran Kabupaten Buleleng. Hanya saja Mulyadi Putra menilai, dari aturan persyaratan suatu wilayah melakukan pemekaran, harus memiliki jumlah penduduk minimal 1 juta, dan saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng masih berkisar di angka 800 ribu lebih penduduk.

“Saya rasa belum saatnya (Pemekaran Kabupaten Buleleng, red). Karena kita lihat dulu dari jumlah penduduk, kan masih kurang dari 1 juta, kalau wilayah ok lah. Artinya, kalau sekarang berbicara pemekaran ini masih belum waktunya untuk wilayah Buleleng,” kata Mulyadi Putra, Minggu (28/5/2017) melalui sambungan telepon seluler.

Baca Juga:  CSR BI: 20 Kelompok Suka-Duka dan Dadia di Bungkulang Terima CSR BI

Kata Mulyadi Putra, suatu saat nanti pemekaran Kabupaten Buleleng perlu seiringdengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

“Seiring perjalanan waktu, nanti pasti penduduk di Buleleng meningkat yang diiringi dengan peningkatan sisi lainnya dan sebagainya. Kalau itu terjadi dan memang diperlukan, itu harus mulai dipertimbangkan (Pemekaran, red) tapi itu di masa mendatang, kalau saat ini saya menilai masih belum,” jelas Mulyadi Putra.

Dikatakannya juga, selain dari faktor jumlah penduduk, wacana tersebut harus melihat aspirasi masyarakat Buleleng di bawah. Sebab sejauh ini, ia masih belum melihat adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk ke arah pemekaran Kabupaten Buleleng. Meskipun wacana tersebut sudah sempat muncul beberapa tahun lalu.

“Kalau ide pemekaran ini, kan baru sebatas wacana di atas saja. Kalau masyarakat dari saya sering turun, saya melihat masih belum ada menginginkan itu,” jelas Muyiadi Putra.

Kata dia, dari aspirasi yang sudah diserapnya di kalangan masyarakat Buleleng, kebanyakan masyarakat itu menginginkan pelayanan yang cepat dan mampu menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok pedesaan, utamanya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Mereka ingin pelayanan dekat dengan masyarakat, Rumah Sakit menjangkau warga yang tinggal di pelosok desa. Kalau itu berhasil, itu sangat luar biasa. Artinya pelayanan yang dekatlah saat ini yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Muliadi Putra. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *