Kasus Batu Ampar, Ngurah Fajar: “Rakyat Haus Keadilan, Tapi KPK Justru Tutup Telinga”

Foto Istimewa: Gede Suardana, pelapor kasus Tanah Batu Ampar, dari LSM FPMK

BALIEDITOR.COM – Kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dipertanyakan masyarakat Buleleng. Aksi KPK dinilai hanya panas-panas tahi ayam, dan cenderung mengabaikan keadilan yang diimpikan masyarakat Buleleng.

Kritik masyarakat Buleleng terhadap sikap loyo dan sikap mendua KPK itu terkait penanganan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pejabat Buleleng atas tanah Batu Ampar di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Hausnya rakyat terhadap penegakan hukum bahkan rela membiayai sendiri datang berkali-kali dan demo berkali-kali ke KPK untuk menuntut keaddilan. Tetapi justru KPK tutup telinga,” kritik Ngurah Fajar Kurniawan, salah satu tokoh masyarakat Buleleng, Jumat (12/10/2018).

Ngurah Fajar memaparkan, Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) sudah berkali-kali datang ke lembga antirasuah memberikan bukti tambahan dan bukti baru tetapi penanganan kasus yang menggemparkan Buleleng dan Bali itu malah jalan di tempat.

“LSM datang berkali-kali dengan biaya besar dan demo berkali-kali ke KPK tapi masih blm ada bukti kongkrit KPK kerja secara optimal. Padahal bukti sangat otentik dan kuat terhadap perbuatan melawan hukum. Sikap KPK ini justru menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Jangan-jangan KPK bersikap mendua,” sodok Ngurah Fajar.

Tokoh mudah asal Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng itu, menegaskan lagi masyarakat menuntut KPK bekerja secara transparan saja. “Itu menuntut KPK kerja yang transparan saja. Bukan rakyat minta komisi 1% atau 200 juta. Itu poinnya,” sindir Ngurah Fajar yang kini tercatat sebagai caleg salah satu parpol untuk DPRD Buleleng itu.

Sementara itu, pelapor Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK), secara terpisah juga menyayangkan sikap lembek nan mendua KPK itu.

Suardana menuturkan bahwa Jumat (14/9/2018) pagi sekitar pukul 9.30 WIB atau 10.30 WITA, ia kembali mendatangi KPK. Tujuannya menyerahkan bukti baru tentang kasus tanah Batu Ampar kepada KPK dan ingin mengecek perkembangan penanganan kasus tanah Batu Ampar yang dilaporkannya pada Februari 2018 lalu.

“Saya datang ke KPK untuk menindaklanjuti laporan saya pada bulan Februari. Pertama tujuan saya untuk KPK berapa jauh yang saya cetak oleh KPK. Kedua, saya menyerahkan data baru atau data tambahan ke KPK,” ujar Suardana.

Suardana menyebutkan bahwa data baru atau data tambahan tersebut sudah diterima dan tterdaftar di KPK dengan tanda bukti laporan agenda nomor: 2018-09-000081.

Vokalis antikorupsi itu mendesak KPK tidak boleh main-main dengan laporannya tersebut dan dia berharap lembaga antirasuah itu segera menuntaskan kasus tersebut. “Saya harapan KPK menyelesaikan kasus ini karena tidak terlalu lama berlarut larut. Kalau makin lama gejolak di masyarakat makin panas. Karena masyarakat juga butuh kepastian hukum,” katanya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *