Kasus “Bobo Siang” PNS Buleleng: Made S Bakal Diadili Bapeg, Putu K “Kabur”

Foto Balieditor.com-frs: Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka

Foto Balieditor.com-frs: Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka

BALIEDITOR.COM – Karena aksi “bobo siang” ala dua pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng, yakni Putu K, 28, dengan rekan kerjanya Made S, 36, dinilai telah merusak citra Pemkab Buleleng, Bali, maka keduanya pun bakal dikenakan sanksi.

Made S yang berstatus PNS, bakal diadili oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg) Buleleng yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng, Dewa Ketut Puspaka. Bapeg bakal menggelar “sidang khusus” untuk mengadili Made S pekan depan.

“Sebenarnya sudah terjadwal hari ini (Selasan kemarin). Karena besok saya harus ke luar daerah, jadi saya geser untuk minggu depan. Jelas, dalam PP Nomor 53, jadi acuan dasar kami bagi PNS atau ASN yang memang melanggar disiplin, untuk kami memberikan sanksi,” kata Puspaka, Selasa (20/2/2018) di ruang kerjanya.

Sayang, di saat mitra “bobo siang” Made S diadili, Putu K malah sudah “kabur” dulu alias sudah mengundurkan diri dari pegawai kontrak BKD Buleleng. “Sebelum kita pecat dia dari pegawai kontrak, dia sudah mengundurkan diri duluan,” ungkap Dewa Puspaka.

Dewa Puspaka mengatakan, Bapeg Buleleng terpaksa melakukan “potong kompas” untuk penindakan kasus ini, mengingat kasus ini sudah ramai diperbincangkan public lewat media social yang diberitakan oleh media online Balieditor.com dan lainnya, terlebih juga menyangkut performa ASN. Sehingga, tindakan tegas langsung diambil oleh tim Bapeg, tanpa melalui mekanisme pembinaan.

Bahkan Puspaka mengaku, sudah menandatangani surat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, terkait pemanggilan terhadap oknum pegawai BKD yang kedapatan selingkuh, untuk datang dalam sidang Bapeg yang akan digelar pekan depan.

Kata dia, dalam PP No. 53 Tahun 2010 tersebut tercantum juga rumusan pelanggaran yang dilakukan ASN, dan jenis pelanggaran yang akan dijatuhkan oleh tim yang tergabung dalam Bapek. “Nanti tim yang merumuskan, itu dari kronologis sampai ke dalam. Nanti pasti ada sanksi, cuma klasifikasi sanksi-nya seperti apa,” jelas Puspaka.

Puspaka masih enggan menyebutkan, sanksi atas kasus perselingkuhan daro oknum pegawai BKD itu. Puspaka hanya menegaskan, Bapek hanya memberikan pertimbangan dari hasil sidang. Sebab, keputusan tetap ada di tangan Bupati Buleleng selaku pemegang kebijakan. “Kalau konsekuensi melanggar, pasti kami dalami. Sehingga, kami dalam menjatuhkan pertimbangan hukuman berdasarkan ketentuan. Untuk sanksi, masih berproses di BKPSDM. Nanti kami panggil mereka dihadapan tim, karena ini sidang Bapeg,” ungkap Puspaka.

Dengan adanya kasus ini, Puspaka meminta, agar seluruh ASN menjaga moralitas untuk tidak seenaknya bermain api. “Moral tetap nomor satu. Sebenarnya ini murni prilaku individu, tapi janganlah bermain api. Ini pelajaran bagi ASN semua, untuk tidak seenaknya seperti itu,” pungkas Puspaka.

Dari informasi, Bapeg akan menjatuhkan sanksi berat untuk oknum PNS, berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat hingga mutasi. Untuk pegawai kontrak, akan dijatuhkan saksi pemecatan. Sanksi itu akan diputuskan, saat sidang akan digelar Bapeg Buleleng, untuk penindakan atas pelanggaran oknum pegawai BKD tersebut. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *