Kasus Tanah Batu Ampar-gate: Margarito Kamis Desak KPK Prioritaskan Kasus Korupsi Tanah Batu Ampar

Foto Istimewa: Margarito Kamis

BALIEDITOR.COM – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kembali mengomentari laporan Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tanah Batu Ampar, Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, yang diduga salah satunya melibatkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Seperti dilansir dari BREAKINGNEWS.CO.ID, Margarito meminta KPK memberi kepastian terhadap pelapor terkait kelanjutan proses penyelidikan kasus tersebut. KPK, kata Margarito, tak boleh hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT), sementara investigasi langsung dikesampingkan.

“KPK memang kita musti desak agar memberi kepastian kepada kita terhadap kasus-kasus kaya gini. Begitu ya. Jangan cuma andal dalam tangkap tangan. Tetapi andal dalam investigasi langsung, dalam penyidikan langsung,” ujar Margarito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).

Menurut Margarito, sangat menyedihkan kalau proses kasus tersebut lelet ditangani di aparat Kepolisian dan Kejaksaan. Lalu, setelah dilaporkan ke komisi antirasuah juga mengalami hal yang sama. Bagi Margarito, hal tersebut tidak masuk akal.

“Saya kira itu tidak mengurangi derajat KPK juga. Menyedihkan memang kalau sudah lelet di Kepolisian, lelet di Kejaksaan tetapi masih lelet juga di KPK. Menurut saya itu enggak masuk di akal. Walaupun ini bukan hal baru di KPK. Lelet melelet ini bukan hal baru di KPK,” tegasnya dengan nada sindir.

Baca Juga:  Korupsi: Diduga Dana BKK Diselewengkan, Rehab Wantilan Desa Adat Sinalud Mangkrak

Margarito pun meminta Lembaga pimpinan Agus Rahardjo tersebut untuk memberikan prioritas terhadap penangan kasus tersebut. KPK pun diminta memberi kepastian kepada masyarakat pelapor.

“Tapi karena ini luar biasa kasusnya. saya minta KPK dengan segala kesibukannya untuk memberikan prioritas terhadap kasus ini. Berilah kepastian kepastian kepada masyarakat di daerah sana itu. Saya kira mereka lebih tahu efek dari korupsi ini gitu ya. Karena itu saya desak mereka prioritaskan kasus ini. Jangan sekedar Pulbaket,” tegasnya.

Sebelumnya pernah ada desakan. Salah satunya datang dari sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AMPAK). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Saat itu mereka mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Gede Suardana. Mereka juga meminta KPK untuk segera mengusut keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana. Pasalnya, Suradnyana diduga merugikan negara hinga Rp 24 miliar dalam kasus tersebut.

Baca Juga:  Korupsi Celukan Bawang: Ronde Pertama, Ashari Lolos dari Penahanan

“Kami mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan Bupati Buleleng dan ‎tangkap Bupati Buleleng,” kata Koordinator AMPAK, Andi Madilao saat berorasi di depan Gedung KPK.

Andi menilai tindakan korupsi telah menjadi bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di tanah Pulau Dewata Bali. Menurutnya telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di Pemkab Buleleng dalam pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1976.

Sebab, pemberian tersebut diduga tidak prosedural dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan oknum-oknum pejabat yang berwenang dalam proses pemberian HGB tersebut.

“Keterlibatan Bupati Buleleng I Putu Agus Suradnyana (PAS) dalam kasus penyalahgunaan wewenang menciderai masyarakat Bali, khususnya warga Buleleng,” katanya.

Menurut Andi, keterlibatan politikus PDI Perjuangan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena telah memberikan dan menyerahkan tanah negara seluas 16 hektare kepada investor. “Tindakan semena-mena (tanpa perda/MoU) Putu Agus Suradnyana tersebut berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 24 miliar,” tutupnya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *