Ketua Bawaslu Bali Rudia: “Perda Kok Lawan UU? Ingat Unsur Penting Dalam Pemlihan Adalah Partisipasi Masyarakat”

Foto Dok Balieditor.com: Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia

Foto Dok Balieditor.com: Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia

BALIEDITOR.COM – Polemik warga atau pemilih di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng, yang tidak diperbolehkan ikut mencoblos karena namanya tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) Pilkel Bondalem, mendapat tanggapan dari Bawaslu Bali.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia menanggapi polemic itu melalui akun facebooknya I Ketut Rudia Rudia. Mantan wartawan itu mengingatkan semua pihak tentang pentingnya hak politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung seperti saat ini.

“Dalam undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilihan umum, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, bisa memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan dengan membawa bukti identitas berupa KTP,” jelas Rudia yang dikutip Balieditor.com dari akun facebooknya.

Baca Juga:  Pilgub Bali 2018: KBS Welcome Bagi Mantan Kader PDIP Bergabung

Maka itu, Rudia sangat menyayangkan Perda No.3 Tahun 2015 tentang pemlihan perbekel yang dibuat DPRD Buleleng. “Tetapi ini kenapa ada DPRD kabupaten membuat Perda tentang pemilihan kepala desa/perbekel, hanya warga yag terdaftar dalam dapat boleh memilih, sedangkan di luar itu meski punya identitas yang sah berupa KTP tidak boleh?” tandas Rudia dengan nada bertanya.

“Apa beliau-beliau (DPRD kabupaten Buleleng, red) lupa, diantara yg memilihnya dalam Pileg 2014 lalu, bisa saja berasal dari pemilih di luar DPT,” sambungnya sambil menyindir anggota DPRD yang membuat Perda itu.

Ia mengemukakan bahwa dengan Perda seperti itu rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik dalam gawe politik itu. “Aturan ini sangat rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti dengan sengaja tidak memasukkan mereka ke dalam DPT, karena berbeda aspirasi,” tandas Rudia mengingatkan.

Baca Juga:  DPR RI: Perlu Berikan Pemahaman Inflasi kepada Generasi Muda

Ia menilai Perda No.3 Tahun 2015 itu bertentangan atau melawan UU maka itu ia mendesak DPRD Buleleng untuk segera merevisi Perda itu. “Perda kok ‘melawan’ undang-undang? Semoga segera ada perbaikan,” tegasnya lagi.

Ketua Bawaslu Bali itu mengingatkan semua pihak terutama para pihak terkait seperti DPRD Buleleng, Pemkab Buleleng, perbekel, BPD, panitia Pilkel serta para kandidat perbekel bahwa dalam konteks pemilihan langsung, unsur pentingnya adalah partisipasi masyarakat secara luas. “Ingat, dalam konteks pemilihan langsung, unsur penting dalam pemilihan adalah partisipasi masyarakat secara luas,” tegas Rudia mengingatkan semua pihak dalam Pilkel Bondalem. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *