Ketua BPD Bongkar Penyelewengan Dana APBDes Tirtasari oleh Perbekel

Foto Balieditor.com-frs: Ketua BPD Tirtasari Gede Sugiartha bongkar dosa-dosa perbekel

BALIEDITOR.COM – Ketua BPD Desa Tirtasari, Gede Sugiartha, akhirnya membongkar dosa-dosa Perbekel Tirtasari Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Gede Riasa.

Setelah Balieditor.com mengungkap dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana APBDes Tirtasari tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017, akhirnya sang “Ketua DPRDnya” Tirtasari itu bertemu dengan Balieditor.com dan membongkar tindakan dugaan penyelewengan Perkebel Riasa.

Sugiartha secara panjang lebar dan gambling membeber sikap arogansi Perbekel Riasa dalam merencanakan anggaran APBDes dari setiap tahun anggaran.

Ia pun mengakui kalau dia telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng pertanggal 20 Maret 2019 lalu. “Benar saya dipanggil Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng saya dimitain data tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penyelewangan Dana APBDes Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng TA 2015, 2016 dan 2017,” ujar Sugiartha kepada Balieditor.com didampingi LSM GEMPITA di sebuah rumah makan di wilayah Kecamatan Banjar, Sabtu (23/3/2019) siang.

Sugiartha menguraikan bahwa pada tahun anggaran 2015, Desa Tirtasari memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 741.000.000. + PAD Rp 21.000.000 + swadaya murni masyarakat Rp 350.000.000 sehingga pendapatan desa menjadi Rp 1,112,000.000 . Maka nilai untuk tunjangan penghasilan perangkat desa diduga membengkak menjadi Rp 410.620.964.

“Karena kesulitan mengalokasikan Silpa. Karena ada persyarat APBDes ini daya serapnya Silpa tidak boleh 30 persen, kalau tidak kita kena sanksi. Ketika Silpa itu berlebih-lebih, takut dan akhirnya dimasukkan dimana-mana, biar akhir tahun anggarannya nanti Silpa tak sampai 30 persen,” bongkarnya.

Sementara tahun 2016 juga terjadi penggelapan anggaran sebesar Rp 95.644.460. Dana sebesar itu dianggarkan tahun 2016 untuk finishing Kantor Desa yang dibangun pada tahun 2015 dengan nilai Rp 270.811.311. Namun fakta di lapangan tidak ada kegiatan finishing Kantor Desa hingga tahun 2019 ini.

“Memang tidak ada pengerjaan. Dana Rp 95.644.460 itu dipakai untuk membayar pembangunan kantor desa tahun 2015 itu. Jadi, bukan dipakai untuk finishing bangunan kantor desa,” ungkap Sugiartha.

Sugiarta pun membeberkan kalau RPJM desanya bermasalah dari awal , namun hal itu dipaksakan oleh Perbekel Tirtasari, Riasa. Bahkan tidak melibatkan BPD.

”Dokumen perencanaan pembanguna desa itu ada 2. RPJM,RKP. Itu sudah kami protes karena bermasalah dari awal. Penandatangan itu kami lakukan secara terpaksa demi pembangunan desa kami dengan beberapa alasan. Padahal waktu itu kepala desa sudah kami kasih tau malah dilabrak aturan itu,” beber Sugiartha.

Diungkapkan Sugiarta, saat menggelar paruman banjar adat Pempatan pada Kamis (21/3/2019) Perbekel Riasa malah menantang dan mengancam masyarakat jika ada yang berani melaporkan kasus tersebut dirinya akan tuntut balik. “Dia mengancam masyarakat kalau ada yang melapor kasus ini maka ia akan melapor balik,” ungkapnya lagi.

Selain itu diduga ada penyimpangan pada proyek pembuatan dan pemasangan buist beton di Tempek Uma Desa dengan nilai proyek Rp 156.486.536. Penyimpangannya adalah volume bangunan diduga tidak sesuai; tidak ada ongkos angkut (lansir) barang tetapi dimasukkan ada ongkos lansir; mark-up pengadaan buist beton alias buist beton melampaui fakta (lebih 50 biji); semen yang digunakan merek Semen Bosuwa (tempat pembelian di Toko Bali Murti Banjar) tetapi ada dugaan dalam laporannya dicantumkan menggunakan merek lain yakni Semen Tiga Roda; diduga ongkos tukang, buruh dan mandor tidak sesuai Masih di tahun anggaran 2016, ada proyek rabat beton menuju Tempek Mangli, RAB awal cuma Rp 26.829.160, kemudian dirubah (mark-up) menjadi Rp 62.829.160.

Di tahun anggaran 2017 juga terjadi sejumlah penelewengan anggaran APBDes Tirtasari. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan disebutkan pembangunan Jalan Suli Rp 93.416.500. Faktanya bahwa Jalan Suli sudah dibangun tahun 2016. Pembangunan Jalan Usaha Tani Tempek Uma Pandan sebesar Rp 77.424.500, juga diduga kuat tidak sesuai dengan fakat di lapangan.

Penyelewengan anggaran juga terjadi di pos pelatihan Sekaha Gong Dewasa/Remaja yang dianggarkan Rp 76.179.000. Faktanya honor pelatih cuma Rp 5.000.000; uang transport untuk anggota sekeha yang ikut pelatihan cuma Rp 6.000.000.

Dugaan tindakan melawan hukum serupa juga terjadi pada latihan Gong Wanita yang dianggarkan Rp 34.250.000. Faktanya honor pelatih cuma Rp 3.000.000; uang transport cuma Rp 2.500.000; dan konsumsi hanya Rp 600.000. “Tidak ada makan-makan itu. Dia cuma bagi-bagi uang,” sebut Sugiartha. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *