Ketua BPD Tirtasari: “Tatacara Penggunaan SILPA Bertentangan dengan Permendagri No 113”

Foto Balieditor.com-frs: Ketua BPD Tirtasari Sugiartha bongkar dosa-dosa Perbekel Riasa

BALIEDITOR.COM – Satu persatu manajemen pengelolaan keuangan dana APBDes Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, yang dinilai megaburan dan kini sedang dilakukan penyelidikan oleh Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng, terungkap.

Adalah Ketua BPD Tirtasari, Gede Sugiartha, yang membongkar satu persatu kebobrokan Perbekel Tirtasari, Gede Riasa, selama tiga tahun anggaran pengelolaan APBDesTirtasari.

Salah satunya yang dinilai fatal adalah melanggar pasal 33 ayat (1) point b Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang tatacara penggunaan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun anggaran 2015. Perbekel Riasa dinilai melabran peraturan perundang-undangan terutama Permendagri No 113 Tahun 2014.

“Ada tatacara penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu (TA 2015, red) yang bertentangan dengn Permendagri 113 pasal 33 ayat 1 point (b) bahwa penggunaan SILPA tahun lalu harus dipergunakan pada Anggaran Perubahan,” ungkap Sugiartha kepada Balieditor.com, Sabtu (23/3/2019) siang.

Diuraikan Sugiartha, menurut pasal 33 ayat (1) poin b Permendagri No 113 Tahun 2014 itu bahwa perubahan terjadi manakala diharuskan menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya di tahun berjalan. SILPA itu dimasukkan dalam pembiayaan namun penggunaan SILPA ini diatur khusus. “Namun ini dilabrak dari awal. Makanya dari perencanan kami menganggap sudah bermasalah,” beber Sugiartha.

“Dalam pelaksanaannya, karena dari awal sudah dijabarkan SILPA, ketika masuk ke APBDes Perubahan ada dua kali penganggaran SILPA. SILPA tahun lalu yang sudah dijabarkan dan SILPA tahun berjalan itu juga dimasukkan. Sehingga SILPA ada dua yang dimasukkan,” ungkap Sugiartha seraya menegaskan lagi, “Itulah yang saya koreksi. Itu (koreksi) atas amanah Permendagri No 113 Tahun 2014 itu

Ketua BPD Sugiartha memaparkan bahwa postur Belanja APBDes adalah minimal 70 persen untuk program kegiatan pembangunan; dan maksimal 30 persen untuk belanja Siltap, tunjangan perbekel, perangkat desa dan BPD serta operasional Pemerintah Desa dan BPD.

Yang lucu, pembangunan Kantor Desa masuk dalam pos pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebesar Rp 271.122.410, dan realisasinya Rp 210.811.311,95 sehingga saldo atau sisanya Rp 311.098,05 yang dijadikan SIPLA 2015. Sementara pos kegiatan pembangunan Kantor Perbekel malah dianggarkan nol rupiah (Rp 0).

Sugiartha juga membeber sejumlah penyelewengan anggaran di tahun anggaran 2016. Seperti pembuatan dan pemasangan buist beton di Tempek Umadesa, terjadi banyak manipulasi dan mark-up anggaran. “Terjadi banyak manipulasi anggaran. Dari RAB induk Rp 138.000.000, ketika Perubahaan APBDes itu menjadi lucu. Di APBDes induk tidak ada lansir, dalam perubahan ada lansir. Lucunya volume pekerjaan diperkecil malah anggarannya menjadi 179.233.866,25,” ungkap Sugiartha.

Bagaimana peranan BPD saat pembahasan RAPBDes? “Kami bertentangan terus, dari rancangan kami sudah bertentangan terus. Kami dari BPD paling menekan pada alokasi anggaran yang sesuai aturan perundang-undangan. Saya sampai tunjuk pasalnya kepada dia (perbekel Riasa, red). Pasal 33 ayat (1) poin b Permendagri No 113 Tahun 2014 itu yang dilanggar sampai sekarang,” jawab Sugiartha.

Kata dia, faktanya tidak ada kegiatan lansir (angkut material) saat pengerjaan proyek itu tetapi di dalam perubahaan diisi biaya lansir dan upah mandor. “Jadi, dari awal sudah labrak aturan ( Pasal 33 ayat (1) poin b Permendagri No 113 Tahun 2014). (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *