Korupsi: Inspektorat dan Kejari Beda Persepsi Soal Perbekel Suteja

Foto Balieditor.com-ngr: Perbekel Suteja (kiri) digiring ke mobil tahanan

Foto Balieditor.com-ngr: Perbekel Suteja (kiri) digiring ke mobil tahanan

BALIEDITOR.COM–Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBDes Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Perbekel Made Suteja, membuat Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng berbeda persepsi.

Berdasarkan data diperoleh di Kejari Buleleng menyebutkan, ada indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh Perbekel Suteja sebesar Rp149 juta. Angka itu dari pengelolaan dana ABPDes tahun 2015 dan tahun 2016.

Di tahun 2015, ada pemungutan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan lain-lain yang seharusnya masuk APBDes sebesar Rp119.605.000, namun hanya dilaporkan sebesar Rp39.000.000 saja. Sehingga ada selisih sebesar Rp80.000.000 yang tidak dilaporkan alias dikorupsikan sang perbekel.

Begitu juga, pada tahun 2016 ada pemasukan sebesar Rp60.200.000 juta, namun hanya dicatat sebesar Rp33.500.000 saja. Termasuk saat pemeliharaan kendaraan dinas motor di tahun 2016, uang diambil langsung oleh Perbekel Suteja dari bendahara, sebesar Rp3,4 juta dan dari bengkel hanya menerima Rp800 ribu, kemudian pertanggunjawaban fiktif.

Kemudian, ada juga digunakan untuk membeli tanah desa seluas 3 are sebesar Rp60 juta. Padahal, Pemkab tidak menyetujui karena desa tidak boleh membeli aset, sehingga tanah itu tidak bisa digunakan atau dibangun.

Ada juga dipergunakan untuk pembayaran utang pembangunan pasar tahun 2012, yang semestinya tahun 2013 dan 2014 sudah bisa dieselesaikan pembayarannya.Namun, di tahun 2015 tetap dilakukan pembayarannya.

Dari total kegiatan PAD dan belanja desa, menurut perhitungan BPKP secara total ada kerugian negara sebesar Rp149.530.531.

Bagaimana dengan Inspektorat Kabupaten Buleleng? Ternyata lembaga pengawas internal Pemkab Buleleng lebih memilih “membela” sang perebekel Suteja. Temuan atau data-data Kejari Buleleng itu justru “dianulir” oleh Inspektorat Buleleng.
Data yang dimiliki Inspektorat menyebutkan bahwa lembaga itu tidak pernah menemukan adanya unsur korupsi, melainkan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana ABPDes Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng.

Baca Juga:  LPD Gerokgak-gate: Ngurah Arya Mangkir dari Panggilan Kejati, LSM GENUS Desak Ketua DPRD Sadarkan Ngurah Arya

Kepala Inspektorat Buleleng, Putu Yasa mengatakan, pihaknya hanya menemukan pelanggaran kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana APBDes. Selain itu, Inspektorat Buleleng juga menemukan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

“Kami sudah bina, karena soal kesalahan administrasi itu. Sebenarnya ini hampir di semua Desa, kami temukan termasuk OPD. Kami sebagai aparat pengawasan internal, hanya melakukan pengawasan dan pembinaan,” kata Yasa, Jumat (10/11/2017).

Yasa mengungkapkan bahwa Inspektorat sempat mengaudit APBDes Desa Dencarik tahun 2015 saja. Hasilnya, tidak ada unsur kerugian. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak dilakukan karena menyasar desa lain, selain lantaran keterbatasan SDM yang ada. “Hanya 2015 saja, 2016 tidak karena kami menyasar desa lain,” ngaku Yasa.

Upaya penyelamatan Suteja yang dilakkan Inspektorat langsung direaksi Kejari Buleleng. Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Indra Harvianto Saleh menegaskan bahwa temuan Inspektorat Buleleng tidak mendalam sehingga tidak menemukan catatan buku bendahara yang dibuat. Sedangkan Kejari Buleleng mendapatkan buku tersebut, sehingga bisa mengungkap kasus penyelewengan dana APBDes Desa Dencarik.

“Dalam kasus ini, Inspektorat tidak menemukan catatan buku bendahara. Sehingga, mereka menilai laporan dan pertanggungjawaban balance (seimbang, red). Sedangkan kami, ada buku catatan tulisan tangan dari pihak bendahara, baik itu total PAD dan pengambilan yang dilakukan Perbekel Suteja, dan ini jelas bukan kesalahan administrasi,” ungkap Indra.

Baca Juga:  Polemik Batu Ampar: Dewan Bilang Ada Pertemuan dan Tolak Rekomendasi Perpanjangan HGB

Indra menegaskan bahwa penetapan tersangka Suteja didasari atas barang bukti dan alat bukti yang kuat. “Seharusnya semua dana desa dipungut dilaporkan dalam APBDes. Misalnya, tahun 2015 total pemasukan Rp119 juta hanya dilaporkan sebesar Rp39 juta, ada selisih Rp80 juta yang tidak dilaporkan dan tidak dimasukkan dalam Silpa. Begitu juga di tahun 2016 hanya dimasukkan sebesar Rp33 juta dari total pemasukan sebesar Rp60 juta,” beber Indra.

Selain fakta tersebut, ungkap Indra, uang itu juga digunakan untuk dana kegiatan Bansos, yang semestinya dana Bansos tersebut menggunakan dana pribadi, namun justru menggunakan dana APBDes.

Bukan itu saja, keberangkan Suteja ke Malaysia juga didanai dana APBDes sebesar Rp 5 juta, padahal Suteja sudah dibiayai oleh salah satu pejabat. Dana ABPDes Rp5 juta itu sebagai uang saku untuk Suteja.

Jadi kata Indra, kasus ini ada indikasi memperkaya diri sendiri, seolah-olah mengelola dana milik sendiri.

“Ada kegiatan sosial seperti metatah, pernikahan, menengok orang sakit, uang diambil dari APBDes, harusnya pribadi. Sehingga, penggunaan ini diluar APBDes atau BPKP ini disebut out of budget. Ada pula pengeluaran saat tersangka ke Malaysia dan mengambil uang saku sebesar Rp5 juta dari dana ini. Jadi, ini jelas sekali ada indikasi memperkaya diri sendiri. Seolah-olah itu uangnya dia,” pungkas Indra mementahkan pembelaan Inspektorat terhadap tersangka Suteja. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *