Korupsi: KPK Kembali Didemo PACUL soal Tanah Batu Ampar

Foto Indonesiakoran.com: Massa PACUL gelar aksi demi di depan kantor KPK soal Tanah Batu Ampar

BALIEDITOR.COM – Setelah jedah beberapa bulan, massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Cinta Buleleng (PACUL) kembali menggelar aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).

Sebagaimana dikutip dari Indonesiakoran.com, massa mendesak KPK agar segera memproses para pejabat yang diduga kuat terlibat dalam kasus pelimpahan tanah negara di Batu Ampar, Desa Perajakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, kepada investor improsedural tersebut.

Massa yang dikoordinir Arbi Muslim itu mendesak KPK untuk segera menindaklanjutkan laporan Gede Suardana dari LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) terkait kasus Tanah Batu Ampar.

“Kami mendesak direktur KPK tangkap Bupati Buleleng dan Direktur Utama PT. Prapat Agung,” kata Koordinator PACUL, Arbi Muslim saat berorasi di depan Gedung KPK.

Baca Juga:  (1) Press Release Sekkab Buleleng Soal Kedatangan Tim KPK ke Buleleng

Menurut Muslim, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana telah menyerahkan tanah dengan luas 16 hektar kepada investor tanpa persetujuan DPRD. “Bupati memberikan tanah aset 16 hektar kepada investor tanpa persetujuan DPRD uang negara sebesar Rp 24 miliar,” tegasnya.

Mereka pun mempertanyakan sikap KPK yang begitu lamban. Kata Muslim, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng telah diperiksa KPK, lantas mengapa Bupati Buleleng tak segera dipanggil. “Sekwan sudah dipanggil KPK lebih. Kapan Bupati Buleleng, Agus Suradnyana dipanggil bersama Dirut PT Prapat Agung?” tanya mereka sembari teriak tangkap Bupati dan Direktur PT Prapat Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Buleleng tidak diproses sebagaimana mestinya, FPMK pun melaporkannya ke KPK. Dan kabar baik mulai berhembus dari KPK. Sebab, tim dari KPK telah turun ke Buleleng untuk mencari dokumen sekaligus meminta keterangan pejabat, baik di DPRD maupun Pemkab Buleleng.

Baca Juga:  Korupsi: Perbekel Suteja Diisolasi di Sel Mapenaling Lapas Kelas IIB Singaraja

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis turut mengomentari laporan Gede Suardana dari LSM FPMK ke KPK Terkait kasus Tanah Batu Ampar tersebut. Menurut Margarito, KPK tidak boleh lelet dalam menangani kasus tersebut. KPK kata Margarito tak bisa takut dengan Bupati yang berasal dari PDIP tersebut lantaran memiliki relasi dengan kekuasaan.

“Ini barang kan konkrit. Jadi KPK jangan lelet. Jangan, jangan jangan orang dilaporin ini punya relasi dengan kekuatan, terus KPK jadi lelet dan takut,” ujar Margarito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018). (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *