Korupsi: Tamat, Karier Politik Muhammad Ashari

Foto Ist: Terpidana Ashari saat coblos pada Pilkel 31 Oktober 2019 lalu

BALIEDITOR.COM – Tamat karier politik Muhammad Ashari, terpidana korupsi, yang sebelumnya menjabat Perbekel Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali.

Ashari yang dulu menjadi salah satu perbekel yang menjadi anak emas pejabat penting di Buleleng itu kini bernansib buruk. Ia kini menyandang status terpidana setelah ia tidak melakukan perlawanan hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Demikian putusan majelis hakim Tipikor Denpasar sudah berkekuatan tetap alias Inckrah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Buleleng pun tidak mau ambil resiko. Dinas yang dipimpin Made Subur, SH, itu segera memproses pemberhentian tetap Muhammad Ashari sebagai Perbekel Desa Celukan Bawang.

Kepala DPMD Buleleng, Made Subur mengatakan, besok pihaknya sudah menugaskan salah seorang staf-nya untuk berangkat ke Pengadilan Tipikor Denpasar mengambil salinan putusan yang menyatakan Ashari terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Desa Celukan Bawang dan divonis selama satu tahun lebih tiga bulan penjara (15 bulan penjara).

“Besok kami ambil salinan putusannya. Berdasarkan salinan putusan itu, akan kami sampaikan ke Bupati Buleleng untuk pemberhentian secara definitif. Sambil ini berproses, kami juga bersurat ke BPD Celukan Bawang untuk proses PAW,” kata Subur, Senin (13/1) siang.

Ashari sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, hanya diberhentikan untuk sementara. Setelah adanya putusan inkrah, maka Ashari secara resmi akan diberhentikan tetap sebagai Perbekel Desa Celukan Bawang. Dengan begitu, Badan Permusyawartan Desa (BPD) Celukan Bawang memiliki kewajiban untuk melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) Perbekel Desa Celukan Bawang.

“Ini kewajiban BPD. Nanti kan tinggal dimusyawarahkan saja, apakah melalui voting atau musyawarah (memilih PAW). Untuk hemat biaya, cukup dengan mengundang keterwakilan masyarakat, dadia, kelompok masyarakat dengan dihadiri para calon. Nanti para calon menyampaikan visi misi,” ujar Subur.

Saat ini, dikatakan Subur, untuk draft pemberhentian Ashari sebagai Perbekel sudah dibuat. Paling tidak kata Subur, proses pemberhentian Ashari sudah tuntas satu minggu kedepan pasca salinan putusan diterima. “Draft sudah dibuat, tinggal diberi nomor SK dan tinggal koreksi hukum saja. Astungkara, seminggu selesai,” jelas Subur.

Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, Wayan Genip mengaku, sudah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan tipikor Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas kasus yang menjerat Ashari. Terpidana Ashari kini sebut Genip, sudah berada di Lapas Kelas IIB Singaraja untuk menjalani masa penahanan.

“Kami sudah eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah itu. Eksekusi badan 6 Januari. Dalam putusan disebutkan ada uang pengganti (sitaan) yang sebesar Rp39.160.000, itu sudah diserahkan oleh terpidana dan kami setor ke kas negara pada 8 Januari. Kalau denda Rp50 juta, oleh terpidana belum dibayarkan. Kalau tidak bayar, maka akan ada tambahan hukuman penjara,” pungkas Genip.

Sebelumnya, sehari setelah Ashari diberhetikan sementara, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang menyatakan Ashari terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pembangunan kantor Desa Celukan Bawang dan divonis selama satu tahun lebih tiga bulan penjara.

Pada sidang putusan ini dibacakan pada Rabu (18/12/2019) lalu, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Esthar Oktaviani menyatakan, terdakwa Ashari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair. Selanjutnya, membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair.

Sedangkan pada dakwaan subsider, Majelis Hakim menganggap terdakwa Muhammad Ashari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,-, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Bahkan, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa membayar uang sebesar Rp 39.160.000. Jika terdakwa tidak membayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup maka dipidana penjara selama 6 bulan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *