Kuasa Hukum Widiantara Lakukan Pemblokiran Sertifikat

Foto Balieditor.com-nga: Pengacara korban Widiantara lakukan pemblokiran sertifikat

BALIEDITOR.COM – Kasus perusakan rumah milik Gede Widiantara,43, di Jalan Ahamd Yani Singaraja, Buleleng, Bali, pada Jumat (4/10/2019) lalu,kini berbuntut panjang.

Kini korban Widiandara melalui kuasa hukumnya melakukan “serangan balik” kepada lawannya mereka mendatangi BPN Buleleng untuk melakukan pemblokiran sertifikat yang kini terbit atas nama pihak ketiga yakni NG.

Kuasa Hukum Widiantara, Irmansyah mengatakan, pemblokiran sertifikat yang terbit atas nama pihak ketiga dilakukan, agar persoalan ini tidak meluas. Sebab dari informasi yang ia terima, lahan seluas 5,7 are beserta bangunan yang ada diatasnya akan dijual kembali oleh pihak ketiga. “Ada isu lahan itu akan dijual. Makanya kami memohon upaya pemblokiran sertifikat itu agar masalah ini tidak melebar, dan agar ada kepastian hukum pemilik lahan itu,” kata Irmansyah, Selasa (8/10) siang.

Bahkan menurut Irmansyah, kliennya (Widiantara) merasa tidak pernah menjual lahan itu kepada pihak ketiga, kendati diakui sertifikat lahan itu telah dijaminkan pada bank tersebut dengan jangka waktu hingga 2023. Yang paling janggal menurut Irmansyah, dari hasil pengecekan di OJk, kliennya hingga 7 Oktober 2019 masih tercatat sebagai debitur pada bank tersebut.

Baca Juga:  Ilegal Loging: Peberkel Pangkungparuk Lapor ke Polres Buleleng

Namun nyatanya, kepemilikan sertifikat atas lahan itu sudah beralih kepemilikan pada 11 Sepetember 2019. “Sertifikat kok sudah beralih 11 September artinya dijual saat itu tanpa sepengetahuan dari klien kami, dan Oktober klien kami masih tercatat sebagai debitur aktif dan yang lancar. Ini jelas ada kejanggalan,” beber Irmansyah didampingi Kuasa Hukum Widiantara lainnya, Made Suwinaya.

Sesuai Pasal 6 UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. “Ini kan tanpa melalui lelang atau paling tidak ada persetujuan soal harga penjualan,” ungkap Irmansyah.

Baca Juga:  Bangunan Posyandu "Bergoyang": Waka Adi, "Kenyataannya Ajik Merasakan ada Getaran"

Tanpa adanya pesertujuan itu, dirinya pun mempertanyakan terkait dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan, sertifikat tanah beserta bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut masih menjadi jaminan pada bank tersebut dan diikat Hak Tanggungan (HT).

“Ini ada penyelundupan hukum, kok HT bisa diikat lagi dengan PPJB, apa bisa? Kalau tidak mampu, kan lelang. Klien kami tidak tahu dijual berapa, sama siapa. Klien kami baru tahu pada tanggal 4 Oktober setelah upaya pengosongan paksa dengan ada aksi perusakan rumah,” ucap Irmansyah.

Untuk itu menurut Irmansyah, melalui persoalan dirinya ingin mengungkap fakta hukum yang sebenar-benarnya, sehingga persoalan serupa tidak terjadi dikemudian hari dan malah menimpa masyarakat luas. “Kalaupun klien kami disebut sudah melunasi hutang, siapa melunasi, buktinya mana? Artinya, jaminan ke pemilik. Kalaupun dijual, berapa? Kalau nilainya lebih dari utang klien kami, sisanya kemana? Klien kami tidak pernah mendapatkan,” pungkas Irmansyah. (ngr/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *