Made Teja: “Saya Mau Tanya, Monumen Tri Yudha Sakti itu Punya Bupati Agus Suradnyana atau Punya Partai?”

Foto Dok Balieditor.com: Made Teja marah besar

Foto Dok Balieditor.com: Made Teja marah besar

BALIEDITOR.COM – Penolakan Pemkab Buleleng melalui Dinas Sosial terhadap acara pementasan seni-budaya yang dikemas dalam acara Hiburan Rakyat Joged Mebarung dan Kesenian Hadrah, membuat Pembina Sekaa Joged Mebarung dari Sangket, Sukasada, Buleleng, Bali marah besar.

Mantan anggota FPDIP DPRD Buleleng periode 2009-2014 itu menuding Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana telah menghancurkan seni budaya dan perkembangan seni-budaya sebagai fondasi kehidupan masyarakat Buleleng.

“Jelas Pemkab telah menghancurkan seni-budaya di Buleleng. Di Bali kehidupan masyarakat Bali tidak bisa dipisahkan dari seni-budaya, tetapi Pemkab Buleleng malah menghancurkan aktivitas seni-budaya yang digelar masyarakat,” kritik Teja, yang kini menjabat Ketua DPC NasDem Kecamatan Sukasada itu.

“Sekarang saya mau tanya. Apakah Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti itu punya Bupati Agus Suradnyana atau punya partai? Momen itu adalah milik public dan seniman berhak menggunakannya,” serang Teja lagi.

Sikap arogan nan dictator itu, kata Teja, itu pertanda bahwa Pemkab Buleleng memang anti budaya Bali dan tidak memiliki niat sama sekali mendukung masyarakat dalam menggelar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya Buleleng.

Ia merasa dikhianati oleh Bupati Agus karena pada Pilkada Buleleng 2017 lalu, Partai NasDem merupakan pengusung utama selain PDIP yang mencalonkan Putu Agus Suradanyana dan Nyoman Sutjidra sebagai kandidat bupati dan wabup Buleleng. “Bupati Agus Suradnyana lupa kalau NasDem yang usung dia sebagai calon bupati lalu. Kok sekarang dia melupakan jasa NasDem dan melarang saya menggelar acara hiburan rakyat jogged mebarung di Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti,” umpatnya.

Bukan hanya itu, Teja juga menceritakan upayanya mengawal anggaran pembangunan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti pada waktu kepemimpinan Bupati Putu Bagiada lalu. “Saya dna Jro Joni yang dulu susah payah mengawal anggaran pembangunan monument ini. Kok sekarang saya dilarang menggunakan momen ini?” tegas Teja lagi.

Teja mengaku bahwa acara hiburan rakyat Joged Mebarung dan Kesenian Hadrah itu digelar dalam rangkaian kampanye pasangan gubernur/wagub Bali nomor urut 2. Tetapi bukan berarti Pemkab Buleleng seenaknya melarang menggelar acara hiburan rakyat di kawasan itu. “Jangan melihat siapa yang menggelar acara itu tetapi lihatlah apa acaranya yaitu acara seni-budaya. Bupati Agus harus netral biar dia pendukung paslon gubernur/wagub nomor urut 1. Karena Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti itu adalah fasilitas umum, bukan milik perorangan,” kritik Teja lagi.
Penolakan Pemkab Buleleng itu disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng melalui surat bernomor: 800/047/Dinsos tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani langsung Kadissos Gede Komang.

Surat itu berbunyi, “Kami dari Dinas Sosial memohon maaf tidak bisa meminjamkan tempat Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti karena sudah ada yang memakai dari tanggal 11 Mei 2018 untuk banjar adat Sukasada sampai akhir Juni untuk kegiatan sekolah-sekolah maupun instansi yang akan mengadakan acara kenaikan kelas maupun perpisahan sekolah.” (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *