Pajak NJOP Mencekik, Warga Menjerit, Dewan Desak Hentikan Pungutan

Foto Balieditor.com-frs: Masyarakat mengadu ke dewan soal tingginya pajak NJOP

BALIEDITOR.COM – Sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Buleleng, Bali, yang berlokasi di Jalan Veteran No 2 Singaraja Selasa (11/6/2019).

Mereka hendak mengadukan tingginya beban pajak yang mereka bayar untuk bidang tanah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung, beban pajak yang dibayarkan kepada negara itu mencapai 600 persen dari sebelumnya.

Lonjakan kenaikan NJOP Kabupaten Buleleng tahun 2019 itu dianggap sangat membebani warga. Anggota Dewan dari Komisi III yang menerima keluhan warga itu, berjanji akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan tingginya beban pajak yang ditanggung warga. Bakan Dewan mendesak pemerintah untuk menghentikan pungutan pajak sektor tersebut sebelum semua dasar yang dipakai untuk menaikan pajak NJOP jelas.

Seperti disampaikan warga bernama Ketut Supandra saat diterima Wakil Ketua DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara di ruang Komisi III. Kata Supandra, sebagai warga ia merasa sangat kaget dengan lonjakan tagihan pajak untuk tahun 2019. Dia mengungkapkan, untuk 54 are bidang tanah yang ia miliki sebelumnya hanya membayar pajak sebesar Rp 300 ribu. Namun belakangan ia harus membayar sebanyak Rp 1,3 juta untuk objek tanah yang sama pada tahun 2019 ini. ”Saya mengadu ke wakil rakyat agar mereka tahu seperti apa perhitungan NJOP di Kabupetan Buleleng,” tegasnya.

Keluhan yanga sama disampaikan Kepala Desa Anturan I Made Budi Arsana. Perbekel Desa Anturan ini menyatakan, pemerintah tidak semestinya secara sepihak menaikkan objek pajak yang dianggap merugikan warga itu. Seharusnya, kata Budi Arsana, pemerintah harus melibatkan pemerintahan desa terkait dengan harga tanah di masing-masing desa. ”Tidak seperti sekarang ini yang akibatnya masyarakat berada di pihak yang dirugikan,” keluhnya.

Bagaimana tanggapan dewan? Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Golakr Ketut Susila Umbara berjanji akan menindak lanjutinya dengan memanggil pihak terkait untuk didengar penjelasannya.

Politisi asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada itu mengaku, banyak menerima keluhan terkait melonjaknya nilai pajak yang harus disetor masyarakat kepada Negara. ”Sudah banyak pengaduan terkait dengan melonjaknya pajak yang dibayar masyarakat.Untuk itu DPRD Buleleng sudah mengagendakan untuk memanggil pihak terkait untuk mencari tahu dasar perhitungan yang dipakai,” jelasnya.

Susila Umbara mengatakan, adanya Perda yang baru terkait pajak mestinya membuat untung masyarakat dan bukan malah merasa dirugikan. Hal senada disampaikan Anggota Komisi III,Putu Tirtha Adnyana.

Menurut dia, akan menjadi lebih baik seandainya penghitungan besaran pajak NJOP melibatkan pihak ketiga (untuk pembanding), kendati keputusan tetap ada pada eksekutif.

”Kami sudah membuat agenda besok (hari ini,red) untuk memanggil Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk dimintai keterangan terkait perhitungan NJOP.Bahkan dewan akan meminta agar pemerintah menunda pemungutan pajak sampai masalah ini selesai karena sangat merugikan masyarakat,” tandas vokalis dewan ini. (cha/frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *