Parlementaria: Bupati Agus Menyatakan Kemiskinan Bersifat Multidimensi dan Multisektor

Foto Balieditor.com-frs: Ketua Pansus I Rani  menyerahkan hasil laporan Pansus kepada pim;inan sidang disaksikan Bupati Agus

Foto Balieditor.com-frs: Ketua Pansus I Rani menyerahkan hasil laporan Pansus kepada pim;inan sidang disaksikan Bupati Agus

BALIEDITOR.COM – “Kemiskinan merupakan masalah mendesak yang bersifat multidimensi dan multisector dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, dalam rangka upaya percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana di hadapan anggota DPRD Buleleng pada rapat paripurna dewan seolah membela diri atas pemandangan umum fraksi yang menyoroti secara tajam tentang masalah kemiskinan, Selasa (25/4/2017) siang.

“Diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara terperogram, terpadu dan berkelanjutan perlu dibentuk dan di atur dengan Peraturan Daerah,” lanjutnya.

Baca Juga:  Parlementaria: Tak Ada Troly, Kursi Pun Jadi

Menarikanya, acara Rapat Paripurna DPRD Buleleng berlangsung marathon, . Rapat tersebut diawali dengan Jawaban Bupati Buleleng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng, kemudian dilanjutkan dengan Laporan Pansus I dan II DPRD Kabupaten Buleleng yang disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya.

Kemudian dilanjutkan kembali dengan penyampaian akhir Bupati Buleleng dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, terhadap 2 Ranperda yaitu Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan.

Baca Juga:  (1) Jawaban Bupati Buleleng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Soal Perubahan APBD 2017

Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan diajukan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Bali No: 1336/01-B/HK/2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang perizinan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengatur tentang Usaha Pertambangan, dimana pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena hal tersebut Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan perlu dilakukan perubahan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *