PARLEMENTARIA: BUPATI TABANAN EKA SAMPAIKAN PIDATO PENGANTAR RANPERDA SECARA VIRTUAL

Foto Ist: Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti

TABANAN-BALIEDITOR.COM – DPRD Tabanan, Bali, Rabu (24/6/2020) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar 7 Ranperda oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, dilakukan secara virtual.

Dalam pidato pengantar 7 Ranperda itu, Bupati Eka mengatakan pengajuan ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 194 Peraturan Pemerintah RI No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Bupati Eka tampil percaya diri di hadapan dewan karena Tabanan selama dipimpinnya berhasil mencatat prestasi luar biasa di tingkat nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bukti, Tabanan mencetak double hattrick dalam meraih optini WTP. Alias meraih WTP 6 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Opini WTP teranyar yang diraih Tabanan adalah WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2019.

Baca Juga:  Parlementaria: Bupati Buleleng Sampaikan Pengantar Nota Keuangan RAPBD

Dengan pretasi ini Bupati Eka mengajak semua OPD dan pihak terkait untuk tetap melakukan pembenahan dan perbaikan di lingkup kerja masing-masing. Ini lantaran BPK BPKI RI Perwakila Bali masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan. “Karena secara umum BPK RI Perwakilan Provinsi Bali masih menemukan adanya kelemahan dalam pengeloaan keuangan daerah,” ujar Bupati Eka mengingatkan.

Maka itu, Bupati Eka meminta ketujuh Ranperda yang diajuka eksekutif dapat dibahas sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Ketujuh Ranperda itu adalahRanperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Angggaran 2019, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.23 Tahun 2017 Tentang Pinjaman Daerah, Ranperda Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, dan Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Baca Juga:  Parlementaria, Ketua Pansus II Rani: “KLA Harus Mulai dari Banjar”

Kemudian Bupati Eka secara Panjang lebar memaparkan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2019. Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,99 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp 1,92 triliun lebih atau sebesar 96,34 persen. Dengan perincian PAD sebesar Rp 354 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1,52 triliun lebih,dan lain- lain pendapatan sah sekitar Rp 44 miliar lebih.

“Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,99 triliun lebih dengan realisasi mencapai Rp 1,92 triliun lebih atau sebesar 96,34 persen. Realisasi ini bersumber dari PAD sebesar Rp 354 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1,52 triliun lebih,dan lain- lain pendapatan sah sekitar Rp 44 miliar lebih,” ungkap Bupati Eka.

Bupati Eka juga menguraikan belanja dan transfer dianggarkan 2019. Disebutkan belanja dan transfer sebesar Rp 2.21 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,92 triliun lebih atau sekitar 86,83 persen. Perinciannya belanja operasi sebesar Rp 1,46 triliun lebih, belanja modal sekitar Rp 187 miliar lebih, dan transfer Rp 268 miliar lebih. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *