Parlementaria: DPRD Bali Tolak Rencana Koster Pangkas Dana Bansos DPRD untuk Proyek Shortcut

Foto Dok Balieditor.com: Nyoman Tirtawan, Anggota DPRD Bali

BALIEDITOR.COM – Wacana memangkas dana Bansos/Hibah DPRD Bali untuk membangun proyek shortcut 5-6 di ruang jalan Singaraja-Mengwitani, yang disampaikan Gubernur Bali terpilih DR Ir Wayan Koster, MM, mendapat reaksi keras dari gedung DPRD Bali di Renon, Denpasar.

Rencana pembangunan shortcut 5-6 sepanjang 1,9 kilometer dengan dana Bansos/Hibah DPRD Bali bakal menmui perlawan keras dari anggota DPRD Bali. Saat ini saja wacana itu sudah mendatang reaksi negative dari para legislator di Renon itu.

Adalah anggota Fraksi NasDem DPRD Bali asal Dapil Buleleng yang mereaksi keras wacana yang dilemparkan oleh gubernur terpilih Koster itu. Koster menyatakan bahwa bila anggaran sebesar Rp 165 miliar dari APBN tidak cair maka akan dilakukan pemangkasan dana Bansos/Hibah DPRD Provinsi Bali.

Kepada Balieditor.com Jumat (3/8/2018) siang via WA, Tirtawan yang duduk di Komisi 1 itu mengingatkan Gubernur terpilih Koster untuk tidak membuat gaduh di awal-awal pemerntahannya apalagi belum dilantik. Koster diminta untuk mempelajari lebih dalam dan matang tentang klasifikasi jalan yang dilalui proyek shortcut itu.

Vokalis dewan Bali yang berhasil membuat KPU Bali mati kutu akibat Tirtawan memotong anggaran Pilgub Bali 2018 itu menegaskan proyek yang ditarget rampung tahun 2019 itu merupakan jalan nasional sehingga keinginan Koster untuk memangkas dana Bansos/Hibah DPRD Bali itu mustahil terwujud.

Tirtawan mengatakan bahwa Jalan Singaraja- Denpasar via Gitgit merupakan jalan nasional sehingga anggarannya lewat APBN dan dana pendamping dari APBD Bali. Tetapi bukan berarti harus memangkas dana Bansos/Hibah DPRD Bali.

“Shortcut apa masuk jalan provinsi apa nasional? Itu yang menjadi fokus awal dari mulainya penganggaran bisa dimulai. Jika hibah atau bansos 2019 dipotong atau dikebiri maka masyarakat Bali rasanya tidak dapat menerima karena mereka sudah merencanakan dan memasukan proposal yang berkonsep e-budgeting,” tandas Tirtawan.

Ia menyatakan bahwa Koster yang tiga periode menjadi anggota DPR RI memahami betul mekanisme pengajuan Bansos/Hibah dari masyarakat serta kebutuhan masyarakat tentang dana Bansos/Hibah itu. Tirtawan menuturkan, semua proposal warga sudah masuk dan digunakan sebagai sistem dasar agar inspektorat, penegak hukum (polri, kejaksaan, dan KPK, red) punya dasar awal melakukan pengawasan, monitoring, dan kontrol.

“Untuk yang 2019 (bansos di APBD induk 2019, red) harus berhadapan dengan rakyat Bali. Jika memaksakan untuk menjegal rencana sebagian besar rakyat Bali ya coba hadapi rakyat Bali sendirian,” tandasnya.

Tirtawan pun mengingatkan Koster bahwa seorang pemimpin harus bersikap etis sesuai regulasi, aturan, dan mekanisme.

Bukan hanya menyodok Koster, Tirtawan juga menyodok OPD yang senang atas sikap Gubernur terpilih Koster itu. “Kan bisa diungkap di media sikap OPD itu. Apa maksud dari tepuk tangan riuh itu? Mereka akan berhadapan dengan masyarakat,” sodok Tirtawan. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *