Parlementaria: Kadis Perkimta Lakukan Pengakuan “Dosa” di Komisi II

Foto Balieditor.com-frs: Kadis Perkimta Surattini diadili di Komisi II

BALIEDITOR.COM – Komisi II DPRD Buleleng, Bali, sesuai janjinya, benar-benar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) alias hearing sebagai ajang untuk “mengadili” Dinas Perkimta, Dinas PUPR, Bagian Layanan Pengadaan (BLP) dan TP4D.

Hampir semua pihak yang diundang Komisi II menjadi sasaran kritik para wakil rakyat di Jalan Veteran No 2 Singaraja itu.

Di hadapan Komisi II, Kadis Perkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, ST, melakukan pengakuan “dosa” atas kegagalan dua proyek besar nan prestius di bawah tanggungjawab Dinas Perkimta Buleleng.

Kadis Surattini mengakui bahwa terjadinya masalah dalam penyelesaian dua proyek besar yang dikelola oleh Dinas Perkimta Buleleng disebabkan oleh lemahnya pengawasan. “Memang ada kelemahan dari pengawasan,” ujar Kadis Surattini di hadapan anggota Komisi II DPRD Buleleng, Senin (18/2/2019) di ruang Komisi II langai 1 gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja.

Baca Juga:  Parlementaria: Pansus I Gelar Rapat Perdana Bahas Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan

Bukan hanya itu, Kadis Surattini juga mengakui bahwa di Dinas Perkimta kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga teknis masih kurang. “Jadi peranan konsultan pengawas sangat diperlkukan,” paparnya.

Di hadapan anggota Komisi II DPRD Buleleng, Kadis Surattini mengaku bahwa proyek pembangunan Patung Bung di RTH Taman Bung Karno, gagal diselesai dalam tahun anggaran 2018.

Ia mengakui bahwa proyek senilai Rp 5.497.000.000 yang sampai saat ini belum selesai, sehingga Dinas Perkimta sudah memutus kontrak sesuai dengan aturan yang ada.

Kadis Surattini yang sangat tertutup bagi wartawann itu menguraikan bahwa progress pengerjaan Patung Bung Karno semestinya selesai tanggal 21 Desember 2018 tetapi pencapaian progres hanya 54 persen dengan dibayar 49 persen dan sudah diberikan perpanjangan waktu 50 hari dengan denda berjalan masih belum bisa menyelesaikan dengan progress hanya 74 persen saja.

Baca Juga:  Parlementaria: Pasukan Penjagal Eksekutif “Eksekusi Mati” Ranperda Perlindungan Mata Air

“Dengan aturan yang ada sudah bisa diputus kontraknya dan nilai jaminan sudah diambil. Setelah kami kaji terkait adanya beberapa proyek yang putus kontrak karena para kontraktor tidak cukup memiliki dana pinansial untuk melakukan pekerjaannya,” beber Kadis Surattini.

Hadir Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa,SH.MH beserta angota, tim ahli DPRD Buleleng DR. Wayan Rideng,SH.MH dan Drs. Wayan Sukarma, Kadis Perkimta Ni Nyoman Surattini, Kadis PUPR Ketut Suparta Wijaya, Kepala TP4D M.Nur Eka Firdaus,SH, serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan I Putu Adiptha Ekaputra,ST,MM beserta jajarannya. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *