Parlementaria: Kadisdikpora Bilang 9 Temuan BPK Sudah Dikembalikan ke Rekening Sekolah

Foto Balieditor.com-frs: Kadisdikpora Siyasa (kanan) sambil tersenyum memberikan penjelasan kepada Panja Dewan

BALIEDITOR.COM – Hearing anggota DPRD Buleleng, Bali dengan Kadisdikpora Kabupaten Buleleng, Drs Gede Suyasa, M.Pd, sempat alot kala Panitia Kerja (Panja) Dewan yang diketuai Nyoman Gde Wandira Adi itu mencoba mencari-cari kesalahan dinas terbesar di Pemkab Buleleng itu.

Yang menjajdi sorotan utama anggota Panja adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Panja yang diketuai Nyoman Gde Wandira Adi, memang bertugas untuk “mengadili” Kadisdikporan Suyasa dalam menyikapi 9 temuan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-BKP-DTT) Dana BOS 2017 dan 2018.

Hanya saja, Panja “gagal” menaklukkan Kadisdikpora Buleleng Gede Suyasa yang memang jagoan dalam berdebat itu.

Ketua Panja Nyoman Wandira Adi menandaskan hearing terkait LHP BPK-DTT tentang 9 temuan penggunaan Dana BOS TA. 2017 dan 2018 digelar, bukan untuk mencari kesalahan, namun bagaimana 9 temuan BPK terkait penggunaan dana BOS dapat dipahami, disikapi dan kedepannya tidak terulang.

”Yang paling penting, bagaimana 9 temuan seperti pengadaan buku belum sesuai dengan juknis BOS, pengeluaran belanja tidak sesuai ketentuan penggunaan BOS dan pemberian insentif/honor penyusun laporan BOS kepada komite sekolah tidak sesuai ketentuan, segera disikapi pihak terkait sesuai dengan rekomendasi BPK,” tandas Nyoman Wandira Adi.

Vokalis dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta Kadisdikpora Suyasa beserta jajarannya agar mengakomodir saran masukan dari anggota Panja DPRD Buleleng sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS.

”Saran masukan dari rekan-rekan anggota Pokja, seperti dari pak Mangku Budiasa dan Gusti Artana dari FPDIP, pak Putu Tirta Adnyana dari FPG, dan pak Dewa Tjakra dari FPD, mohon diakomodir sebagai bahan evaluasi, dan saran masukan untuk perbaikan sistem yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan BOS di Kabupaten Buleleng,” tegasnya. Hasil RDP dengan Disdikpora ini, segera dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk pembuatan rekomendasi DPRD Buleleng.

Bagaimana sikap Kadisdikpora Suyasa? Menanggapi saran yang lebih berbau kritik itu, Suyasa lebih banyak tersenyum sembari memberi penjelasan terhadap setiap saran dan atau pertanyaan dari anggoa Panja.

”Intinya, semua temuan BPK terkait penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan sudah dikembalikan dan disetor pada bendahara sekolah. Tidak bisa digunakan sampai ditetapkan menjadi silfa,” tegasnya.

Ia malah menyatakan salut dan mengapresiasi saran masukan serta pertanyaan anggota Panja BOS DPRD Buleleng sebagai bentuk perhatian dewan pada pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Buleleng.

Dijelaskannya, upaya pembinaan juga telah dilakukan dan kedepan akan ditambah dengan auditing terhadap pengelolaan dana BOS. ”Perbaikan sistem berkaitan perencanaan dan pelaksaan BOS juga sedang dikerjakan Tim Disdikpora Buleleng,” terangnya.

Menariknya, Suyasa mengaku Disdikpora Buleleng juga sudah memberikan masukan kepada BPK Republik Indonesia tentang Juknis BOS yang juga harus memperhatikan situasi kondisi yang ada di lapangan.

”Seperti pengadaan benten dan canang sari, dalam juknis BOS tidak diatur namun harus dilaksanakan sabagai bagian pendidikan bidang kerohanian, hal ini sudah kita sampaikan kepada BPK untuk dimaklumi dan mandapat solusi,” jelasnya.

Sesuai saran masukan dewan serta rekomendasi BPK, terhadap kegiatan yang tidak dapat dibiayai dana BOS, pihak sekolah wajib menyampaikan kepada komite sekolah dan hasilnya dituangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan/persetujuan komite. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *