Parlementaria: Komisi I DPRD Buleleng Sweeping Minimarket Ilegal di Bukti

Foto Balieditor.com-frs: Komisi I seweeping minimarket ilegal di Bukti

Foto Balieditor.com-frs: Komisi I seweeping minimarket ilegal di Bukti

BALIEDITOR.COM – Komisi I DPRD Buleleng, Bali, melakukan sweeping alias sidak terhadap bangunan tanpa izin di Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan Selasa (6/2/2018).

Anggota Komisi I DPRD Buleleng Dewa Putu Tjakra bersama staf ahli DPRD Buleleng Made Suarsa dan dihadiri oleh Camat Kubutambahan Drs Komang Sumerta Jaya, Satpol PP Kecamatan Kubutambahan Made Bagia, Babinsa, Kabinkatibnas dan Kepala Desa Bukti Gede Wardana.

Menurut informasi yang didapat bahwa di Desa Bukti ada beberapa bangunan yang belum mempunyai izin bagunan sudah melakukan pembangunan. Untuk itu Komisi I DPRD Buleleng beserta jajaran meninjau lokasi bangunan yang disinyalir belum memiliki izin bangunan.

Lokasi pertama yang didatangi adalah minimarket Pak Gita di Desa Bukti. Menurut informasi, minimarket yang baru berdiri 3 bulan yang lalu ini belum memiliki izin bangunan dan usaha.

Setelah mendatangi lokasi, pemilik usaha Nengah Gita mengatakan bahwa memang benar belum mengurus izin bangunan dan izin usahanya.

“Karena saat itu kami masih fokus pada pengamanan barang-barang usaha kami. Dulu kami buka usaha di daerah Karangasem karena terkena dampak erupsi Gunung Agung akhirnya semua barang dipindahkan sementara ke Desa Bukti,” jelas Gita.

“Karena belum ada kejelasan terkait kondisi Gunung Agung akhinya kami putuskan sementara waktu membuka usaha disini agar nantinya usaha kami tidak tutup lama,” sambungnya lagi.

Dia menyatakan, “Kami mengakui belum sempat mengurus IMB dan ijin Usaha, kedepan kami akan urus semua izin-izinnya agar usaha kami menjadi legal,”ujarnya.

Terkait dengan itu Perbekel Desa Bukti Gede Wardana mengatakan, “Saat baru membuka usaha kami sudah mengadakan pendekatan untuk yang bersangkutan mengurus ijinnya, tetapi karena alasan domisili dan masih setatus pengungsi dari desa masih memberikan kesempatan untuk menunda pengurusan izin itu.”

Perbekel Wardana berjanji, “Setelah pengecakan ini, kami harap yang bersangkutan agar segera mengurus izinnya agar nantinya usahanya menjadi legal dan tidak ada permasalahan dikemudian hari. Apabila nantinya himbauan ini tidak dihiraukan jelas pemerintah desa akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menentukan sanksi yang tepat buat permasalahan ini.” (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *