Parlementaria: Komisi IV DPRD Buleleng “Adili” BPJS Soal Inpres No. 8 Tahun 2017

Foto Humas DPRD Buleleng for Balieditor.com; Hearing Komisi IV denganBPJS Kesehatan

Foto Humas DPRD Buleleng for Balieditor.com; Hearing Komisi IV denganBPJS Kesehatan

BALIEDITOR.COM — Komisi IV DPRD Buleleng, Bali, terus menggelar instansi terkait soal Inpres No.8 Tahaun 2017. Senin (12/3/2018) mengundang BPJS Cabang Singaraja, menggelar hearing terkait Inpres No.8 Tahun 2017.

Ketua Komisi, Ir. Gede Wisnaya Wisna, didaampingi anggota Nyoman Gede Wandira Adi,ST, Nyoman Sukarmen, Ngurah Arya.Sementara dari BPJS hadir langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Made Sukmayanti bersama jajarannya.

Menurut Wisnaya Wisna, Komisi IV DPRD Buleleng ingin menanyakan kesiapan BPJS untuk program Presiden Joko Widodo, terkait Inpres No. 8 Th 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar pemerintah dapat meng–HC-kan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng paling lambat bulan Desember 2018.

Kata dia, sebab hal itu terkait dengan usulan yang sudah disosialisasikan penambahan jumlah PBI sebanyak 35.231 orang apa masih memungkinkan di jalankan ditahun ini. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Ngurah Arya, bahwa saat ini masyarakat yang benar-benar kurang mampu belum memiliki JKN/KIS dan disaat sakit harus kesusahan untuk biaya berobatnya, padahal program pemerintah sudah jelas menyasar untuk masyarakat kurang mampu.

”Untuk itu kami berharap BPJS memberikan penjelasan, terkait masalah JKN ini karena penjelasan dari Dinas Sosial Buleleng saat dengar pendapat sebelumknya belum memberikan gambaran yang jelas,” tandasnya.

Bagaimana penjelalsan BPJS Kesehatan? Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Made Sukmayanti, menjelaskan bahwa terkait dengan program Presiden Republik Indonesia terkait dengan Inpres No. 8 Tahun 2017, BPJS sudah melakukan diskusi dengan Wakil Bupati Buleleng.

Sebagai simulasi untuk kabupaten Buleleng dalam men-UHC-kan seluruh penduduk Kabupaten Buleleng untuk tahun 2019, lanjut Sukmayanti, diperlukan dana sekitar Rp110.922.468.000 dengan rincian jumlah peserta (279.477 +122.466) x Rp23.000 x 12 bulan.

”Untuk itu kami akan terus berkoordinasi dengan pihak yang terkait agar bisa mewujudkan keseluruhan masyarakat kabupaten Buleleng di tahun 2019 sudah tercover JKN,” jelasnya.

Sukmayanti menambahkan, dengan kondisi seperti ini juga harus dibarengi dengan insfratruktur di masing-masing rumah sakit agar nantinya masyarakat bisa dilayani dengan baik. Terkait dengan pemakaian jumlah kuota 35.231 orang untuk tahun 2018 bisa didaftarkan ke BPJS, karena dana yang ada masih bisa mengcover dengan jumlah tersebut tentu akan ada pembahasan lagi untuk kekurangnya sampai akhir tahun. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *