Parlementaria: Komisi IV Minta Perbekel/Lurah Tempel Informasi Lengkap DBT

Foto Balieditor.com-frs: Komisi IV Buleleng gelar jumpa pera

Foto Balieditor.com-frs: Komisi IV Buleleng gelar jumpa pera

BALIEDITOR.COM – Setelah terjadi penambahan kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kabupaten Buleleng, Bali, yang berjumlah 35.231 jiwa bagi warga miskin yang sempat tercecer atau belum tercover dalam Data Basis Terpadu (DBT), mendapat perhatian Komisi IV DPRD Buleleng.

Terlebih kouta itu merupakan upaya dari Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali yang dengan menggelontorkan dana Rp 9,4 miliar melalui dana sharing untuk mencover KIS sebanyak 35.231 jiwa di Buleleng. 

Komisi IV DPRD Buleleng meminta, agar seluruh Perbekel Desa/Lurah yang ada di Kabupaten Buleleng, menempelkan DBT di kantornya masing-masing, tentang adanya tambahan kuota JKN/KIS dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Dengan ini, maka diyakini persoalan pelayanan JKN/KIS di Buleleng, dapat teratasi dengan baik.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Gede Wisnaya Wisna bersama anggota saat menggelar jumpa pers di Ruang Komisi IV, Rabu (7/2/2018).

Wisnaya Wisna mengatakan, terkait dengan mekanisme melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan, dihimbau seluruh kepala Desa/Lurah yang ada di Kabupaten Buleleng agar menempelkan BDT di kantornya masing-masing.

“Ini agar dapat memberi informasi kepada masyarakat luas, sehubungan dengan adanya tambahan kuota JKN/KIS dari pemerintah untuk masyarakat miskin, khususnya warga miskin tercecer,” kata Wisnaya Wisna.

Menurut politisi Hanura ini, masyarakat Buleleng berhak mengetahui adanya penambahan jatah kouta KIS sebanyak 35.231 bagi warga yang kurang mampu. Sehingga, peran desa/kelurahan sangat diperlukan dalam hal pemberian informasi.

“Tujuannya, agar masyarakat Buleleng mengetahui, apakah sudah terdaftar di data atau belum. Jika sudah ada pada data itu, maka masyarakat Buleleng berhak untuk mendapatkan JKN/KIS,” jelas Wisnaya Wisna.

Selain itu, sambung Wisnaya Wisna, Komisi IV Buleleng akan berkordinasi dengan pimpinan DPRD Buleleng, agar bersurat ke Bupati Buleleng untuk mengintruksikan kepada Instansi terkait, guna memberikan informasi yang transparan dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah masing-masing.

“Kami akan bersurat ke Bupati, dan selanjutnya Bupati menindaklanjuti agar mengintruksikan kepada seluruh Perbekel Desa/Lurah menempelkan informasi lengkap dengan DBT. Ini agar transparan, jangan sampai ada lagi warga yang kurang mampu tercecer untuk mendapatkan JKN/KIS,” pungkas Wisnaya Wisna. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *