Parlementaria: Krama Tigawasa Protes Bangunan Bodong Dekat Pura Segara

Foto Humas DPRD Buleleng: Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Made Kusumayasa., sedang tinjau bangunan bodong

BALIEDITOR.COM – Sebuah bangunan liar alias bodong alias tidak berizin dibangunan di sebelah barat Pura Segara Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali.

Akibatnya, Desa Adat Tigawasa melayangkan surat keberatan kepada Bupati Buleleng dan tembusan disampaikan kepada Ketua DPRD Bulelneg. Surat dari Desa Adat Tigawasa Nomor : 454.1/51/XI/2019 perihal Mohon klarifikasi terkait kegiatan pembangunan yang berlokasi di sebelah barat Pura Segara Desa Adat Tigawasa.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH, pun langsung menugaskan Komisi I untuk menindaklanjuti laporan Desa Adat Tigawasa tersebut.

Komisi I pun langsung beraksi. Senin (2/12/2019) pagi langsung membahas keberatan Desa Adat Tigawasa itu di ruang Komisi I di lantai satu gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No2 Singaraja. Pembahasan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I Gusti Made Kusumayasa.

Menariknya, usai pembahasan di ruang Komisi I, dewan langsung turun ke lokasi mengecek langsung keberadaan bangunan bodong yang berlokasi di Banjar dinas Enjung sangiang, Desa Kaliasem, Lovina.

Tampak di lokasi sudah hadir Perbekel Tigawasa, I Made Sudarmayasa, Camat Banjar Ketut Darmawan beserta jajarannya, serta aparat Desa Kaliasem serta beberapa perwakilan dari masyarakat.

Kepada rombonan Komisi I, Prebekel Tigawasa, Sudarmaayasa, menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud untuk menghambat pembangunan tersebut namun yang ingin mengatahui terkait dengan peruntukan bangunan tersebut dan bagaimana model bangunan tersebut apakah bertingat atau tidak. Karena, kata dia, masalah kesucian pura merupakan hal yang sangat sensitive.

“Ya kami sudah berkoodinasi dengan Prebekel Kalisasem dan diakunya sampai saat ini dirinya tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut dan peruntukan dari bangunan tersebut. Atas dasar tersebut maka kami melayangkan surat ke Bupati dan ditembuskan ke DPRD Buleleng, dan astungkara hari ini sudah ditindaklanjuti dan berharap kedepanya menapatkan solusi yang terbaik antara para pihak yang terkait. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan yang terpenting tidak menimbulkan polemik di masyarakat saya,” ujarnya.

Sementara Camat Banjar Ketut Darmawan, yang juga berda di lokasi mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pengajuan izin, baik izin mendirikan bangunan (IMB) ataupun izin-izin yang lain terkait. ”Kami juga akan segera berkordinasi dengan kepala desa dan pihak terkait lainnya agar permasalahan tersebut tidak membias kemana-mana,” ujarnya.

Bagaimana tanggapan dewan? Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng, Gusti Made Kusumayasa menyatakan, ”Ya kami akan kumpulkan dulu data-data tersebut di lapangan dan menvalidasi data tersebut secara objektif dan segera akan melakukan kajian bersama unsur pimpinan kami di Dewan berdasarkan peraturan perundang undangan yanga ada.“

Mantan perbekel Lokapaksa, Kecamatan Seiririt, itu berjanji dalam waktu dekat ini Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng berencana akan memangil para pihak yang terkait baik pemilik bangunan dan masyarakat yang mempermasalahkan keberadaan bangunan tersebut. Tujuan, lanjut politisi Perindo itu, untuk dicarikan jalan keluar sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan diterima oleh semua pihak. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *