Parlementaria: NJOP Diributkan Masyarakat, Dewan Panggil BKD Buleleng

Foto Humas Setwan Buleleng for Balieditor.com: Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara saay memimpin rapat

BALIEDITOR.COM – Melambungnya pajak PBB hingga 600 persen akibat perhitungan NJOP yang megaburan membuat masyarakat Buleleng menjerit dan mesadu wakilnya di DPRD Buleleng, Selasa (11/6/2019) lalu.

DPRD Buleleng yang mendapatkan pengaduan itu, Rabu (12/6/2019) langsung memanggil eksekutif. Adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng yang menjadi sasaran Komisi III DPRD Buleleng.

Tuan rumah yang hadir Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, Ketua Komisi III Putri Nareni bersama anggota Komisi II dan tim ahli DPRD Buleleng. Sementara dari BKD hadir langsung Kepala BKD Drs Gede Sugiartha Widiada, M.Si, Sekretaris BKD Ni Made Susi Adnyani, SE, Ak, beserta jajarannya.

Wakil Ketua I Ketut Susila Umbara,SH, menerangkan bahwa panggilan dewan terhadap BKD karena ada banyaknya masukan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB di tahun 2019 yang mencapai 600 persen.

“Untuk itu, DPRD Buleleng melalui Komisi III bermaksud untuk menanyakan cara perhitungan PBB dan dasar hukum apa yang dipakai,” tegas politisi Golkar mengawali rapat tersebut.

Kepala BKD Gede Sugiartha Widiada menjelaskan bahwa NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dalam amanat Perda No. 5 tahun 2013 dan UU 28 Tahun 2009 pasal 79 ayat 2 yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Buleleng.

“Dasar dari penentuan NJOP yaitu dengan melakukan survey harga pasar melalui surat yang dilayangkan kepada kepala desa pada tanggal 5 November 2018, memakai data transaksi BPHTB yang telah berlangsung dan dari kisaran harga pasar yang diperoleh dan penentuan kelas tanah pada zona tanah berdasarkan PMK No. 150/3/2010,” jelas Sugiartha.

Bagaimana dengan beberapa WP yang naik drastis? “Terkait dengan adanya beberapa wajib pajak yang mengalami kenaikan itu sudah sesuai dengan klasifikasi pobjek pajak,” jawab mantan Kadis Pemdam Kebakaran itu.

Diuraikan, dari jumlah ketetapan SPPT yang dikeluarkan sebanyak 202.188 SPPT ada 36.330 SPPTmengalami penurunan dan ada 11.410 SPPT mengalami kenaikan. Diungkapkannya, untuk mengakomodir keberatan wajib pajak, Pemkab Buleleng telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Buleleng No. 15 tahun 2019 tentang besarnya pengurangan yang diperkenankan.

“Bagi masyarakat yang mengalami keberatan pembayaran PBB bisa mengajukan surat keberatan kepada pemerintah daerah dan akan dilakukan verifikasi sebelum memutuskan jumlah persentase yang akan disetujui pengurangannya.” ujarnya.

Mendegar penjelasan tersebut, Komisi III berharap Pemkab Buleleng dalam hal ini BKB agar mengoptimalkan sosialisasi Perbub No. 15 tahun 2019 ini kepada masyarakat Buleleng sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *