Parlementaria: PDAM Buleleng Berubah Jadi Perumda Tirta Hita Denbukit

Foto Balieditor.com-frs: Dirut PDAM Buleleng, I Made Lestariana saat rapat dengan dewan

BALIEDITOR.COM – Sebentar lagi istilah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng bakal hilang dari peredaran. Ini lantaran dewan bersama eksekutif sedang menyusun Perda pergantian nama BUMD tersebut.

Bila berjalan mulus dan diterima maka PDAM Kabupaten Buleleng bakal berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Hita Denbukit Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya disebut Perumda Tirta Hita Denbukit.

Komisi II dan Komisi III DPRD Buleleng, Bali, Senin (2/12/2019) bersama direksi PDAM Kabupaten Buleleng membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Hita Denbukit Kabupaten Buleleng.

Rapat yang digelar di ruang gabungan komisi di lantai dua gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran 2 Singaraja, Bali, itu dihadri Dirut PDAM bersama jajaran direksi, Kabag Hukum Pemkab Buleleng, Bagus Gede Berata, SH. Sedangkan tuan rumah Komisi II dan Komisi III hadir Ketua Komisi III Luh Marleni, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara dan seluruh sejumlah anggota Komisi II dan Komisi III.

Yang menarik, ruang lingkup materi muatan Perda Perumda Tirta Hita Denbukit meliputi Pendirian Perumda Tirta Hita Denbukit; Anggaran Dasar (AD); Penyelenggaraan SPAM; Organ dan Kepegawaian; Satuan Pengawas Intern, Komisi Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum; Pengambilalihan dan Pembubaran; Kepailitan; Tarif Air Minum; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Sejumlah koreksi disampaikan anggota Komisi III dalam rapat tersebut terutama terkait nama.

Selain itu DPRD Buleleng juga meminta esekutif melalui Kabag Hukum dan PDAM Buleleng untuk menambahkan dan mengurangi beberapa draf dalam ranperda tersebut. Seperti dalam kosendran dasar hukum masih perlu ditambahkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, UU no.17 tahun 2019 tentang sumber daya air, PP no.12 th 2019 tentang penggelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dirut PDAM Buleleng, I Made Lestariana, SE, menerima masukan dan koreksi terkait nama Perumda Tirta Hita Denbukit. “Kami sependapat dan menerima koreksi dari dewan soal nama,” ujar Lestariana. (frs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *